Prabowo Soroti Keterbelanjaan Demokrasi dan Ekonomi Berkeluarga

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya reformasi menyeluruh terhadap sistem politik dan ekonomi nasional dalam pidatonya di Palu. Ia menyampaikan kekhawatiran bahwa demokrasi saat ini rentan terhadap praktik yang mengedepankan kekuatan finansial, sehingga mengancam prinsip keadilan dan keberlanjutan sistem pemerintahan. Menurutnya, negara tidak boleh dikuasai oleh kelompok yang mengandalkan modal besar, terutama jika sumbernya tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur.

Prabowo menyoroti fenomena biaya politik yang terus melonjak, khususnya dalam kontestasi jabatan publik. Ia mencontohkan bahwa biaya pencalonan kepala daerah bisa menembus puluhan hingga ratusan miliar rupiah, sementara untuk menjadi anggota DPR, diperlukan dana mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar tanpa jaminan hasil. Ia menilai hal ini menciptakan ketimpangan dan menggerus kualitas representasi politik.

Dalam pandangannya, perekonomian nasional harus berdiri pada asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menekankan bahwa ekonomi bukan sekadar alat pencapaian kekayaan, melainkan sistem yang harus mampu menjamin kesejahteraan bersama dan menekan eksploitasi. Demokrasi, menurutnya, harus tetap menjadi milik rakyat, bukan alat bagi pihak-pihak tertentu untuk membeli pengaruh.

Prabowo menyampaikan pesan tegas bahwa tidak ada ruang bagi praktik korupsi atau komodifikasi jabatan publik. Ia menyebut bahwa ia melihat adanya indikasi pembelian terhadap menteri, jenderal, bahkan presiden di masa depan jika sistem tidak segera diperbaiki. Ia menyerukan kesadaran kolektif untuk kembali membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan umum.