Proyek KONI Lakidende Diduga Langgar K3, Debu Menyebar hingga Masuk Masjid

Kendari, ıNarasikita - Pembangunan Gedung KONI dalam kawasan Lakidende Sport Center, Kota Kendari, tengah menjadi sorotan lantaran dugaan pelanggaran terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Aktivitas galian dan timbunan yang berlangsung tanpa pengendalian debu menyebabkan partikel halus menyebar luas, bahkan mencapai area ibadah seperti masjid di sekitar lokasi. Debu yang terbawa angin diduga mengganggu kenyamanan jamaah dan menimbulkan kekhawatiran kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil pemantauan langsung, lokasi proyek yang memiliki anggaran fisik Rp 33 miliar ini tidak dilengkapi dengan fasilitas pengendalian debu seperti penyiraman, jaring penahan, atau penutup material. Pagar pembatas pun terbukti tidak menutup rapat area proyek, sehingga memungkinkan debu menyebar ke jalan umum dan pemukiman warga. Selain itu, pekerja tidak terlihat menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap, sementara rambu-rambu keselamatan kerja tampak tidak terpasang di area strategis.

Warga setempat melaporkan debu yang masuk ke dalam masjid, menutupi lantai, karpet, dan sajadah dalam waktu singkat. Keberadaan debu di ruang ibadah menimbulkan kecemasan, terutama bagi lansia dan penderita gangguan pernapasan. Debu juga diduga merambat ke rumah penduduk dan warung, memperburuk kualitas udara di lingkungan sekitar. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi dampak jangka panjang terhadap kesehatan pernapasan dan keselamatan publik.

Ketua LIDIK KRIMSUS RI menyatakan bahwa temuan awal menunjukkan indikasi kuat pengabaian terhadap standar K3. Ia menekankan bahwa keberadaan debu yang tidak terkendali berpotensi melanggar regulasi seperti Permen PUPR No. 10 Tahun 2021, UU Jasa Konstruksi, UU Keselamatan Kerja, serta UU Lingkungan Hidup. Ia menegaskan bahwa anggaran untuk K3 dan pengendalian lingkungan telah dimasukkan dalam RAB, sehingga kewajiban pelaksanaan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

LIDIK KRIMSUS RI meminta pihak terkait—termasuk PPK, kontraktor, konsultan pengawas, dan instansi pengawas daerah—segera memberikan penjelasan resmi. Pihaknya juga mendesak dilakukannya tindakan korektif seperti penyiraman rutin, pemasangan jaring debu, penggunaan APD wajib, serta pencucian kendaraan bermuatan. Jika dalam 24 jam tidak ada respons, organisasi akan melaporkan dugaan tersebut ke aparat penegak hukum untuk audit realisasi anggaran K3 dan lingkungan.