16 Bank Dicabut Izin hingga November 2026, Fokus pada Tata Kelola Lemah

Kendari, ıNarasikita - Hingga awal November 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menghentikan operasional sebanyak 16 lembaga keuangan, termasuk bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), berdasarkan keputusan resmi anggota Dewan Komisioner. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur industri perbankan dan melindungi kepentingan publik serta kepercayaan terhadap sistem jasa keuangan nasional.

Proses pencabutan izin terjadi secara bertahap sepanjang tahun, dimulai dari Januari dengan penutupan dua BPR, yaitu PT BPR Suliki Gunung Mas di Sumatra Barat dan PT BPR Prima Master Bank di Surabaya. Selanjutnya, penutupan terus berlanjut di berbagai wilayah, termasuk Jawa Barat, Bali, Jakarta, Yogyakarta, dan Banten, hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli dengan tiga lembaga yang dinyatakan tutup secara bersamaan.

Terbaru, PT BPR Agritrans Batumarta yang berlokasi di Sumatra Selatan resmi dicabut izin usahanya pada 3 November 2026, dengan alasan utama kekurangan modal dan kondisi keuangan yang tidak memadai. Pencabutan izin ini merupakan bagian dari pengawasan aktif OJK terhadap kesehatan perbankan, khususnya lembaga kecil yang rentan terhadap risiko likuiditas dan manajemen.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, menegaskan bahwa faktor dominan yang mendorong penutupan sejumlah BPR dan BPRS adalah kelemahan dalam tata kelola. Ia menyatakan bahwa meskipun ada berbagai penyebab lain, seperti kondisi pasar dan risiko operasional, tata kelola yang buruk tetap menjadi indikator utama yang menjadi perhatian utama dalam proses resolusi.

Hingga 12 November 2026, total 16 entitas telah dinyatakan tutup, tersebar di berbagai provinsi mulai dari Sumatra hingga Jawa dan Bali. Semua penutupan didasarkan pada keputusan resmi OJK, dengan proses yang telah melalui evaluasi mendalam terhadap kesehatan keuangan, kinerja manajemen, dan potensi dampak terhadap sistem keuangan nasional.