Aliansi Jabar Bantah Aksi Turunkan Foto Gibran sebagai Aksi Politik

Kendari, ıNarasikita - Peristiwa penurunan pigura foto Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat pada Kamis (12/11) lalu menjadi perbincangan publik setelah foto tersebut terlihat terbalik. Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat angkat bicara untuk menjelaskan konteks kejadian tersebut, menekankan bahwa tindakan tersebut bukan bagian dari rencana strategis atau aksi terorganisir. Menurut keterangan resmi dari Andri P Kantaprawira, pimpinan rombongan audiensi, kejadian itu muncul secara tiba-tiba saat sesi foto bersama usai acara selesai.

Aksi tersebut, kata Andri, dilakukan secara spontan oleh salah satu peserta audiensi yang berada di barisan belakang. Ia menegaskan bahwa tidak ada persiapan atau skenario yang disiapkan sebelumnya, termasuk penurunan foto. Sebelumnya, aliansi hanya merencanakan aksi simbolis berupa penyerahan pigura foto Gibran sebagai bentuk dukungan terhadap peran publik tokoh tersebut, bukan sebagai bentuk protes. Penurunan foto, menurutnya, terjadi di luar alur yang direncanakan dan tidak melibatkan koordinasi dari pihak manapun.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buki Wibawa, juga telah memberikan penjelasan langsung setelah kejadian, menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pribadi dari individu, bukan sikap resmi lembaga. Pernyataan ini ditegaskan kembali oleh Andri sebagai upaya untuk mencegah salah paham bahwa audiensi atau penerimaan pimpinan DPRD terhadap aliansi terganggu oleh insiden tersebut.

Aliansi menegaskan bahwa status Gibran sebagai Wakil Presiden RI telah berakhir secara resmi setelah pengunduran diri yang disampaikan ke MPR pada pukul 11.00 WIB. Dengan demikian, menurut aliansi, Gibran tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara, sehingga penurunan foto pigura yang dilakukan setelah waktu pengunduran diri dinilai sebagai ekspresi emosional yang sah dan tidak melanggar aturan perundang-undangan.

Pernyataan ini dimaksudkan sebagai klarifikasi agar masyarakat tidak menafsirkan peristiwa tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap tokoh atau sebagai upaya provokasi terhadap lembaga legislatif. Aliansi menegaskan kembali komitmen mereka untuk berdialog secara konstruktif, dengan tetap menjaga prinsip kebebasan ekspresi dan kepatuhan terhadap prosedur hukum.