Anggaran Gaji 158 Ribu CPNS Sudah Tersedia, Kemenkeu Jamin Ketersediaan Dana

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Keuangan menegaskan bahwa anggaran untuk pembayaran gaji sekitar 158 ribu calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang akan direkrut pemerintah telah dipersiapkan secara matang dalam struktur anggaran negara. Angka ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan tenaga aparatur sipil negara (ASN) yang mengalami pengurangan akibat masa pensiun yang terus berlangsung. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Sudarto, menyatakan bahwa alokasi dana untuk penggajian formasi tersebut sudah dimasukkan dalam perencanaan anggaran tahunan, sehingga tidak menjadi beban tambahan bagi APBN.

Proses rekrutmen CPNS diproyeksikan mulai dilaksanakan pada tahun ini, dengan tahapan seleksi yang akan berlangsung hingga semester pertama tahun 2027. Penjadwalan ini disesuaikan dengan proses pengumpulan data formasi dari berbagai kementerian dan lembaga, yang kemudian akan dikonsolidasikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pengumuman resmi mengenai jadwal dan jumlah formasi diperkirakan dilakukan pada sekitar 20 November 2026, setelah BKN menerima data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta instansi terkait.

Rekrutmen kali ini menekankan pada prioritas pengisian jabatan strategis yang mendukung program pemerintah, khususnya Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Beberapa posisi yang menjadi fokus antara lain tenaga pendidik di sekolah terintegrasi dan Sekolah Unggulan Garuda, petugas polisi hutan, serta anggota Manggala Agni. Pemerintah berupaya memastikan bahwa penempatan tenaga baru sesuai dengan kebutuhan sektoral dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Meski sebelumnya sempat disebutkan jumlah formasi yang dibuka sekitar 150 ribu orang, Kemenkeu tetap menegaskan bahwa angka 158 ribu telah menjadi basis perhitungan resmi dalam anggaran. Menteri PANRB, Rini Widyantini, mengonfirmasi bahwa proses penghitungan ulang jumlah formasi masih berlangsung, namun tetap berada dalam kisaran yang sejalan dengan kebutuhan aktual di sektor publik. Dengan demikian, ketersediaan anggaran dan penyesuaian formasi dipastikan akan mendukung kelancaran rekrutmen tanpa mengganggu konsistensi fiskal negara.