APGI3T Minta BGN Revisi Biaya Operasional SPPG di Wilayah 3T

Kendari, ıNarasikita - Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI3T) mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan peninjauan kembali terhadap batas maksimal biaya operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar Rp3.000 per penerima manfaat. Permintaan ini disampaikan menyusul kekhawatiran bahwa kebijakan seragam tersebut berpotensi menghambat operasional dapur, terutama di wilayah 3T yang memiliki tantangan logistik dan distribusi tinggi.

Ketua Umum APGI3T, Gardian Muhammad, menekankan bahwa jumlah penerima manfaat di daerah terpencil umumnya lebih sedikit, tetapi biaya operasional per kapita justru lebih besar karena keterbatasan akses jalan, kenaikan harga bahan bakar, serta ketergantungan pada transportasi khusus. Ia menilai kebijakan yang tidak fleksibel terhadap perbedaan kondisi wilayah dapat mengancam keberlangsungan program di daerah terisolasi.

Gardian juga menyampaikan bahwa hingga kini belum ada satu pun SPPG milik anggota APGI3T yang beroperasi penuh. Sejumlah dapur masih dalam tahap persiapan, menunjukkan adanya hambatan struktural yang perlu ditangani sebelum kebijakan diterapkan secara nasional. Ia menyerukan perlakuan khusus bagi wilayah 3T, termasuk penyesuaian skema pembiayaan, insentif, dan fleksibilitas dalam pengelolaan biaya operasional sesuai realitas lapangan.

Selain itu, APGI3T mempertanyakan kebijakan baru yang menghilangkan kendaraan distribusi dari komponen biaya operasional. Kini, kendaraan, bangunan dapur, peralatan memasak, dan perlengkapan makan wajib disediakan mitra sebagai investasi awal. Gardian menyatakan perubahan ini menambah beban finansial signifikan, termasuk biaya pemeliharaan, pajak, asuransi, dan penyusutan aset, yang berdampak pada arus kas dan kelangsungan operasional.

Ia menegaskan bahwa kekecewaan mitra bukan hanya karena potensi keuntungan yang menurun, tetapi lebih pada ketidakpastian dan inkonsistensi kebijakan. Mitra telah merancang investasi berdasarkan ketentuan awal saat bergabung, sehingga perubahan tiba-tiba menimbulkan risiko besar. APGI3T mengharapkan BGN memberikan kejelasan dan fleksibilitas, termasuk membuka ruang untuk skema sewa atau kerja sama dengan penyedia transportasi lokal, sesuai karakteristik masing-masing wilayah.