Koalisi Tak Usulkan Nama Cawapres, Prabowo Tetap Punya Hak Pilih

Kendari, ıNarasikita - Setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, Presiden Prabowo Subianto kini memiliki kewenangan penuh untuk menyerahkan dua nama calon pengganti ke MPR dalam tenggat waktu 14 hari sejak surat permintaan dikeluarkan. Batas akhir proses pemilihan oleh MPR ditetapkan dalam 60 hari sejak pengunduran diri, menandai masa kritis dalam penyelenggaraan tata kelola kepemimpinan nasional sisa masa jabatan 2024–2029.

Dalam dinamika terkini, sejumlah partai politik koalisi menegaskan sikap tidak mengusulkan nama kader mereka sebagai calon wakil presiden. Partai Gerindra menyatakan belum menerima informasi resmi mengenai kandidat yang sedang dipertimbangkan, sambil mengingatkan publik untuk merujuk langsung pada ketentuan konstitusi terkait mekanisme pengisian jabatan kosong tersebut. Wakil Ketua Umum Gerindra menekankan bahwa keputusan akhir akan muncul setelah rapat gabungan internal koalisi dilangsungkan.

Partai Demokrat, Golkar, PAN, dan PDIP secara tegas menyatakan tidak akan mengusulkan kader mereka. Ketua Umum Demokrat, AHY, menyampaikan bahwa keputusan diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo setelah berkonsultasi dengan SBY, yang menyetujui sikap tersebut sesuai aturan internal partai. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar menyebut delapan tokoh dari berbagai partai sebagai pertimbangan potensial, namun menegaskan dukungan penuh terhadap pilihan presiden, asalkan sosok yang dipilih memiliki keselarasan visi, legitimasi politik, dan kemampuan menyelesaikan tantangan nasional.

PAN juga menegaskan tidak mengajukan kader, dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo, termasuk kemungkinan memilih tokoh dari luar koalisi. Zulkifli Hasan bahkan memberi sinyal mendukung kader Gerindra sebagai pendamping presiden, menunjukkan kebukaan terhadap kandidat dari partai pendukung. Di sisi lain, PDIP menegaskan bahwa usulan nama calon wakil presiden merupakan hak prerogatif presiden, tanpa ada pembahasan internal mengenai keterlibatan kader seperti Puan Maharani.

Kesepakatan koalisi menunjukkan konsensus terhadap prinsip kebebasan presiden dalam menentukan wakilnya, dengan harapan terwujudnya kemitraan kepemimpinan yang kokoh, sejalan, dan mampu menjawab tantangan domestik maupun global.