AS Catat Rekor Deportasi Tertinggi dalam Sejarah

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan pencapaian historis dalam penegakan kebijakan imigrasi, dengan jumlah deportasi mencapai 483.200 orang selama tahun fiskal 2026. Angka ini melampaui rekor sebelumnya yang tercatat pada 2025 sebesar 442.640 kasus, menandai peningkatan signifikan dalam aktivitas penegakan hukum oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS). Selain itu, Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) mencatat lebih dari 491.000 penangkapan keimigrasian, termasuk 48.000 penangkapan khusus dalam satu bulan September saja, yang menjadi puncak dari dua bulan berturut-turut dengan jumlah tertinggi dalam sejarah.

Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin menyatakan bahwa tahun fiskal 2026 menjadi periode paling intens dalam sejarah operasional ICE, menekankan komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum yang ketat. Namun, kebijakan ini memicu kontroversi luas, terutama atas ketidakjelasan data rinci yang dirilis, seperti perbedaan antara penangkapan di dalam negeri dan di perbatasan. Peneliti Pusat Studi Imigrasi (CIS), Steven Camarota, mengakui agresivitas pemerintah dalam penegakan hukum jauh lebih tinggi dibandingkan era sebelumnya, meski mempertanyakan transparansi dalam penghitungan angka tersebut.

Presiden AS Donald Trump, yang mengawal kebijakan ini, secara terbuka mengakui bahwa pendekatan yang diambil mungkin terlalu keras. Dalam wawancara dengan program 60 Minutes, ia menyebut bahwa meski banyak yang menilai hasilnya positif, sejumlah warga yang hanya melakukan pelanggaran ringan, seperti masuk secara ilegal, ikut terdampak. Pengakuan ini muncul di tengah penurunan popularitasnya, dengan survei Reuters/Ipsos menunjukkan penurunan persetujuan publik terhadap kebijakan imigrasi dari 50% menjadi 38% dalam waktu singkat.

Partai Demokrat telah menyatakan sikap tegas, menjanjikan penghentian kebijakan keras jika mengambil alih Kongres pada tahun depan. Calon Ketua Komite Keamanan Dalam Negeri DPR Bennie Thompson menyatakan akan melakukan investigasi menyeluruh terhadap operasional DHS dan ICE, menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan. Senator terpilih dari Minnesota, Peggy Flanagan, bahkan secara eksplisit menyatakan niat untuk menghancurkan ICE, menanggapi kemarahan publik akibat insiden penembakan mematikan di Minneapolis pada Januari, yang menewaskan dua warga AS dan terekam dalam rekaman viral.