Ditemukan 909 berita untuk “pemerintahan”
Pemerintah menargetkan penyaluran biodiesel B50 mencapai 16,8 juta kilo liter pada 2026 sebagai bagian dari strategi pengurangan impor dan penguatan sektor energi nasional.
8 September 2026
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyatakan akan menyumbangkan seluruh kenaikan gaji selama lima tahun ke depan untuk kegiatan sosial, meski gaji tetap diterima sesuai aturan resmi.
8 September 2026
Penutupan operasional tujuh bandara di sekitar Anak Krakatau diperpanjang hingga 7 September pukul 23.59 WIB demi menjamin keselamatan penerbangan.
8 September 2026
Sebanyak 90 persen stasiun pengisian bahan bakar umum di Indonesia telah mulai menjual biodiesel B50, seiring percepatan program kemandirian energi nasional yang dimulai sejak 2018.
8 September 2026
Pemerintah diminta menyelidiki dugaan penanaman kelapa sawit langsung di lahan bekas kebakaran hutan yang belum pulih secara ekologis.
8 September 2026
Anggota DPR RI Eva Stevany Rataba tercatat sebagai penerima bantuan sosial meski memiliki aset mencapai Rp16 miliar, menimbulkan pertanyaan atas akurasi data penerima program bantuan.
8 September 2026
Pemerintah Australia akan wajibkan platform digital beri opsi nonaktifkan algoritma rekomendasi, demi kesejahteraan pengguna dan transparansi digital.
8 September 2026
Pertamina membatalkan rencana wajib tunjukkan STNK saat beli BBM di SPBU, menegaskan kebijakan tersebut bukan aturan nasional dan berasal dari inisiatif lokal di Sumatera Selatan.
8 September 2026
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan wacana integrasi Badan Geologi Kementerian ESDM dengan BMKG dalam rapat terbatas penanganan bencana, bertujuan memperkuat pemantauan risiko geologi di kawasan ring of fire.
8 September 2026
Pemerintah memantau dampak erupsi 6 gunung berapi terhadap mobilitas, ekonomi, dan logistik, khususnya sektor penerbangan dan distribusi kargo.
8 September 2026
Pemerintah resmi meluncurkan beras subsidi dengan nama baru Beras Kita dan kemasan biru, tetap menjaga harga serta kualitas, mulai 20 Oktober 2026.
8 September 2026
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tegaskan kepala daerah tidak boleh mengubah tata ruang tanpa dasar hukum, dengan ancaman pidana bagi pelanggar.
8 September 2026
