China Kecam Penolakan Izin Zhang Linghe ke Taiwan

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Tiongkok secara resmi menyatakan kekecewaan atas keputusan otoritas Taiwan yang menolak permohonan izin masuk bagi aktor Zhang Linghe untuk menggelar acara bertemu penggemar pada akhir Oktober 2026. Kantor Urusan Taiwan di bawah Dewan Negara Tiongkok menyatakan penolakan tersebut bersifat politis, diduga kuat dipicu oleh kebijakan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang kerap membatasi kunjungan seniman dari daratan. Keputusan ini dinilai merugikan kebebasan individu dan mengekang keinginan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berinteraksi secara budaya.

Juru bicara Zhang Linghe, Zhang Han, menegaskan bahwa kehadiran seniman dari Tiongkok daratan di Taiwan seharusnya menjadi momentum memperkuat hubungan sosial dan budaya antarwarga dua wilayah. Ia menyatakan bahwa kebijakan pembatasan yang diberlakukan oleh pihak DPP justru bertentangan dengan aspirasi publik dan mengabaikan nilai-nilai persahabatan lintas selat. Menurutnya, interaksi budaya seperti ini justru mampu memperdalam pemahaman bersama dan mengurangi kesalahpahaman yang sering muncul dalam konteks politik.

Dalam konteks yang sama, Beijing juga menunjukkan dukungan terhadap musisi legendaris Taiwan, Jay Chou, yang baru-baru ini mengunggah ulang video acara tenis Shanghai Masters di mana ia diperkenalkan sebagai penyanyi China. Tindakan tersebut dipandang sebagai bentuk pengakuan identitas bersama, yang selama ini menjadi bagian dari keberagaman budaya yang dikenal luas di kalangan muda di kedua sisi Selat. Zhang Han menekankan bahwa perbedaan politik tidak seharusnya menghalangi kerja sama budaya yang sejatinya berakar pada kesamaan sejarah dan akar budaya.

Kritik terhadap kebijakan Taiwan ini pun memicu reaksi luas di media sosial, khususnya di platform Weibo, di mana topik Zhang Linghe menjadi tren nasional. Banyak netizen, termasuk pengguna dengan asal IP Taiwan, menyuarakan kekecewaan atas penolakan yang dianggap tidak berdasar secara sosial. Mereka menilai bahwa hasrat masyarakat untuk berinteraksi lintas selat tidak bisa dipadamkan oleh kebijakan yang bersifat sepihak dan terlalu sensitif secara politik.