Menko Airlangga: Bukan Hanya MSCI yang Menentukan Kredibilitas Pasar Modal

Kendari, ıNarasikita - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Morgan Stanley Capital International (MSCI) bukan satu-satunya lembaga yang menjadi acuan global dalam penilaian pasar keuangan. Pernyataan ini disampaikan menyusul usulan MSCI untuk menurunkan kelas Indeks MSCI Indonesia dari emerging market ke standalone market, yang sempat memicu kekhawatiran pasar dan menyebabkan IHSG turun hingga 16 persen dalam sesi perdagangan. Airlangga menekankan bahwa eksistensi lembaga lain seperti S&P Global Ratings dan FTSE Russell memberikan alternatif penilaian yang tak kalah relevan.

Ia menekankan bahwa tidak ada satu lembaga yang memiliki otoritas mutlak dalam menentukan arah arus investasi global. “Banyak lembaga pemeringkat lain yang berperan, termasuk S&P dan FTSE Russell. Karena itu, keputusan dari satu pihak tidak bisa menjadi acuan tunggal,” ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat. Menurutnya, jika MSCI tidak merekomendasikan saham Indonesia, investor dari wilayah lain tetap bisa mendapatkan rekomendasi positif dari lembaga pemeringkat lain.

Airlangga mengimbau para pelaku pasar untuk tidak panik, mengingat IHSG telah kembali membaik dan berada di zona positif dalam tiga hari terakhir. Ia menekankan bahwa investasi di pasar modal Indonesia tetap menjanjikan imbal hasil yang jelas, terutama melalui pembayaran dividen yang konsisten dari emiten-emiten yang melantai. “Kita tidak perlu khawatir. Pasar sudah kembali hijau, dan return dari dividen tetap menjadi jaminan bagi investor,” tegasnya.

Di tengah dinamika tersebut, Airlangga menegaskan bahwa pasar modal Indonesia sedang menjalani proses reformasi struktural, termasuk melalui agenda demutualisasi bursa. Ia menilai kinerja fundamental emiten telah sangat baik, tercermin dari laba bersih yang stabil dan rasio pembayaran dividen yang tinggi. Sisa tantangan utama saat ini hanya terkait implementasi aturan free float minimal 15 persen, yang belum sepenuhnya dipenuhi sejumlah perusahaan.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi bukan soal kualitas ekonomi atau kinerja emiten, melainkan pada aspek tata kelola (governance) dan kesiapan pasar terhadap standar internasional, khususnya terkait ketersediaan saham publik. “Yang penting bukan fundamental ekonomi atau emiten, tapi tata kelola dan kesiapan pasar dalam aspek free float,” ujarnya.