Indonesia Diminta Respons Kritik MSCI dengan Strategi, Bukan Emosi

Kendari, ıNarasikita - Penurunan status pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) ke level standalone market bukan sekadar angka, melainkan alarm serius terhadap kualitas tata kelola ekonomi dan kepercayaan global. Dalam pernyataan terbaru, tokoh politik senior yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden SBY menekankan bahwa respons pemerintah harus berbasis strategi, bukan menolak atau menyerang institusi yang netral dan berbasis kriteria objektif. MSCI, sebagai lembaga independen, tidak memiliki agenda politik atau kepentingan ekonomi tertentu, melainkan menjadi rujukan utama bagi investor global dalam menilai kelayakan pasar.

Dino Patti Djalal menyampaikan bahwa indikasi melemahnya kepercayaan sudah terasa di berbagai lapisan dunia usaha, mulai dari pelaku usaha skala besar hingga UMKM. Ia menilai bahwa ketidakmampuan Presiden mengidentifikasi gejala ini menandakan adanya kegagalan dalam sistem informasi kebijakan di tingkat puncak. Menurutnya, penanganan dini erosi kepercayaan jauh lebih efektif daripada menunggu krisis mencapai titik kritis yang tak terkendali. Ia menekankan bahwa krisis keuangan bukan soal kekuatan simbolik, melainkan soal kualitas tata kelola yang mendukung stabilitas ekonomi.

Dino menegaskan bahwa MSCI tidak seperti lembaga seperti IMF yang pernah memiliki agenda tertentu dan bisa dipengaruhi kebijakan pemerintah. Sebaliknya, independensi MSCI menjadi jaminan keandalannya di mata pasar global. Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah mendapat indeks tinggi dari MSCI sebesar 1,2 persen, namun kini kembali ke klasifikasi terendah dengan kriteria yang sama. Ini bukan hasil dari keberuntungan, melainkan refleksi dari kinerja ekonomi yang tidak memenuhi standar global. Kegagalan menyesuaikan diri dengan standar internasional justru berdampak pada arus modal dan reputasi ekonomi nasional.

Dalam konteks historis, Dino menyoroti contoh China yang selama tiga tahun berturut-turut ditolak masuk kategori emerging market oleh MSCI. Namun, alih-alih menyerang atau menyalahkan, Tiongkok memilih menyesuaikan kebijakan dan regulasi sesuai standar internasional, hingga akhirnya berhasil masuk pada 2018. Ia memperingatkan bahwa reaksi defensif, emosional, atau berbasis nasionalisme semata justru memperparah krisis. Menghina MSCI atau menyebarkan teori konspirasi tidak akan mengubah fundamental ekonomi, tetapi bisa mempercepat pelarian modal dan penurunan nilai tukar rupiah.

Dino mengingatkan bahwa runtuhnya rezim Soeharto bukan karena ancaman militer atau intervensi asing, melainkan akibat krisis moneter yang meluas menjadi krisis sosial, keamanan, legitimasi, dan politik. Krisis ekonomi yang tidak diantisipasi bisa menggoyahkan stabilitas negara secara menyeluruh. Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk mendengarkan MSCI sebagai wasit yang objektif, bukan sebagai musuh. Respons yang tepat bukan dengan kegagahan, tetapi dengan transformasi sistemik yang membangun kepercayaan, menjamin transparansi, dan menjaga konsistensi kebijakan jangka panjang.