Gibran Mundur, Ini Hak dan Fasilitas yang Diberikan Negara

Kendari, ıNarasikita - Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat pada hari Kamis, 12 November 2026. Keputusan ini membuka peluang bagi penerimaan berbagai hak dan tunjangan yang diatur secara hukum bagi mantan pejabat tinggi negara. Kewajiban negara terhadap mantan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, yang menjamin sejumlah fasilitas dan perlindungan keuangan pascajabatan.

Sejumlah fasilitas yang diberikan meliputi rumah kediaman yang layak, lengkap dengan perlengkapan dasar yang diserahkan sekali seumur hidup. Pemeliharaan rumah tersebut selanjutnya menjadi tanggung jawab mantan pejabat, namun biaya operasional seperti air, listrik, dan telepon tetap ditanggung oleh negara. Selain itu, mantan wakil presiden juga mendapatkan kendaraan negara beserta pengemudi, dengan biaya perawatan dan gaji pengemudi dibebankan pada anggaran negara.

Pensiun pokok bagi mantan wakil presiden dihitung sebesar 100% dari gaji pokok terakhir sebelum pensiun. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, gaji pokok wakil presiden ditetapkan empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya, yang saat ini sebesar Rp5,04 juta per bulan. Dengan demikian, total gaji pokok wakil presiden adalah Rp20,16 juta per bulan, sehingga pensiun yang diterima akan mencapai jumlah yang sama setiap bulan.

Tunjangan lainnya, termasuk biaya perawatan kesehatan untuk diri sendiri dan keluarga, juga tetap berlaku secara penuh. Semua fasilitas dan tunjangan ini mulai diberikan sejak bulan berikutnya setelah proses pemberhentian secara hormat selesai. Dalam aturan, pengunduran diri yang disetujui oleh MPR dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, sehingga Gibran secara sah memenuhi syarat untuk menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum.