PPP Minta Elite Fokus pada Rakyat, Bukan Polemik Pergantian Wakil Presiden

Kendari, ıNarasikita - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menegaskan pentingnya menjaga fokus pada kebutuhan rakyat di tengah dinamika politik pasca pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyoroti tekanan ekonomi yang terus menghantui masyarakat, termasuk tekanan terhadap daya beli, ketersediaan lapangan kerja, dan harga kebutuhan pokok yang perlu terus dikendalikan. Menurutnya, kegaduhan di kalangan elite politik justru dapat melemahkan kepercayaan dunia usaha dan investor, yang pada akhirnya merugikan stabilitas ekonomi nasional.

Mardiono menegaskan bahwa meski menghargai keputusan pribadi Gibran, proses pengunduran diri harus berjalan sesuai aturan hukum dan mekanisme konstitusional. Ia menekankan bahwa setiap warga negara, termasuk pejabat negara, memiliki hak untuk mengambil keputusan, namun dalam konteks jabatan kenegaraan, semua langkah harus memenuhi prosedur yang berlaku. Ia menilai bahwa dengan usia kemerdekaan yang telah mencapai 81 tahun, Indonesia seharusnya mampu menangani pergantian kepemimpinan secara matang tanpa menimbulkan gejolak yang mengganggu arah pembangunan.

Ia mengingatkan bahwa pengisian jabatan wakil presiden harus mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan MPR wajib memilih dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. Mardiono menekankan larangan bagi siapa pun untuk mengambil langkah lebih awal atau melakukan manuver di luar kewenangan konstitusional sebelum proses resmi selesai. Ia menegaskan bahwa keberlangsungan tata kelola negara tidak boleh terganggu oleh dinamika politik yang tidak produktif.

Dalam konteks ini, PPP menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan agenda pembangunan tetap berjalan lancar. Mardiono menekankan pentingnya memberikan ruang bagi Presiden dalam menjalankan mandat konstitusional tanpa tekanan dari kalkulasi politik kelompok. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintahan harus berbasis pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan kekuasaan sektoral.

Pada penutupnya, Mardiono mengajak seluruh elemen politik untuk menjunjung tinggi kedewasaan berpolitik. Ia menekankan bahwa jabatan adalah amanah, dan kepemimpinan harus dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab, bukan alat permainan kekuasaan. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terjebak dalam perdebatan antarelite yang merusak persatuan. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan sistem kenegaraan berjalan efektif, pemerintahan tetap solid, dan pembangunan nasional berkelanjutan.