ASN yang Tak Bayar Pajak Terancam Gagal Naik Pangkat

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah kini mempersiapkan regulasi baru yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) menyelesaikan kewajiban perpajakan sebagai prasyarat utama dalam proses kenaikan pangkat maupun eselonisasi. Kebijakan ini menegaskan bahwa ASN yang belum melaporkan dan membayar pajak secara lengkap tidak akan diperbolehkan mengajukan promosi jabatan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penguatan komitmen kepatuhan fiskal di lingkungan instansi pemerintahan.

Direktur Jenderal Pajak menyatakan bahwa surat keputusan bersama yang melibatkan sejumlah menteri, termasuk Menteri Keuangan, akan segera diterbitkan untuk menegaskan aturan tersebut. Dalam penyampaiannya di Bogor, pejabat tinggi ini menegaskan bahwa kewajiban pajak bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga bagian dari penilaian kinerja dan integritas ASN. Kehadiran Surat Keterangan Fiskal (SKF) akan menjadi dokumen wajib dalam setiap proses promosi.

Temuan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan adanya praktik penghapusan bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2025. Praktik ini menyebabkan nilai pajak yang harus dibayar berkurang atau bahkan tercatat sebagai nihil, padahal seharusnya wajib pajak mengganti kekurangan pembayaran. Untuk menangani temuan ini, DJP melakukan pendekatan komunikasi berbasis perilaku dengan mengirimkan surat elektronik peringatan secara serentak kepada wajib pajak yang terindikasi melanggar.

Pendekatan ini dirancang untuk mendorong wajib pajak melakukan pembetulan SPT secara sukarela, dengan pesan yang disusun secara sederhana dan tepat sasaran. Tujuannya adalah meningkatkan tingkat kepatuhan tanpa harus mengandalkan tindakan paksa. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun budaya taat pajak di kalangan aparatur negara dan masyarakat umum.