KUR Naik Jadi Rp325 T, Bunga 0% untuk Korban Gempa NTT

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah menetapkan peningkatan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2026 menjadi Rp325 triliun, meningkat dari rencana awal Rp295 triliun. Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, khususnya di tengah meningkatnya kebutuhan pendanaan sektoral.

Hingga 31 Oktober 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp271,3 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 4,2 juta debitur. Secara keseluruhan, realisasi program pembiayaan pemerintah telah mencapai Rp300,8 triliun, atau setara 89,2% dari total plafon sebesar Rp337,4 triliun. Peningkatan target ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekonomi mikro dan mendukung program prioritas nasional yang dijalankan oleh Presiden.

Khusus bagi pelaku usaha di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa, pemerintah menyiapkan keringanan khusus. Dalam rapat tersebut, disepakati pemberian masa tenggang, perpanjangan tenor pinjaman, serta penurunan suku bunga hingga 0% pada tahun 2027. Pada 2028, bunga akan disesuaikan menjadi 3%. Kebijakan ini akan didukung oleh pagu subsidi bunga yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Menteri Keuangan.

Untuk tahun 2027, target penyaluran Kredit Program secara keseluruhan ditetapkan sebesar Rp386,9 triliun, dengan KUR tetap menjadi skema utama dengan target Rp325 triliun. Selain itu, pemerintah juga menargetkan penyaluran Kredit Usaha Pertanian (KUP) sebesar Rp1,3 triliun, terdiri dari Rp300 miliar untuk Alsintan dan Rp1 triliun untuk peternakan. Skema lainnya termasuk KIPK Rp600 miliar, KPP Rp30 triliun, serta KPPS Rp30 triliun. Evaluasi rutin tiap kuartal akan dilakukan untuk menyesuaikan penyaluran dengan kebutuhan sektoral.

Pemerintah juga mempertimbangkan pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai alat pendukung akses KUR serta memperluas pembiayaan untuk nelayan. Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kehadiran negara dalam program pembiayaan bukan hanya soal penyaluran dana, tetapi juga memastikan subsidi tepat sasaran. Penyelesaian pembayaran imbal jasa penjaminan (IJP) KUR Generasi I akan dilakukan dengan penyesuaian anggaran, sementara tagihan yang masih diverifikasi akan diproses dalam anggaran 2027.