Pemerintah Wajibkan Dana Pesangon Disimpan di Lembaga Negara

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan aturan baru yang menempatkan dana pesangon sebagai hak pekerja yang harus dikelola secara terpusat oleh lembaga negara. Aturan ini berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang menegaskan bahwa perusahaan wajib menyisihkan dana pesangon sejak awal hubungan kerja dengan karyawan tetap atau PKWTT. Dana tersebut tidak boleh disimpan sendiri oleh perusahaan, melainkan dititipkan ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola.

Proses penyetoran ini diatur secara sistematis, di mana pengusaha harus memperhitungkan potensi kewajiban pesangon sejak awal kontrak kerja. Dengan demikian, dana cadangan pesangon (DCP) akan terbentuk secara bertahap dan siap digunakan jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak disebabkan oleh pensiun. Tujuan utamanya adalah menghilangkan risiko pekerja yang ter-PHK tanpa menerima hak dasarnya, seperti yang sempat terjadi di sejumlah industri padat karya di Jawa Tengah.

Pemerintah menetapkan batas waktu hingga Oktober 2027 bagi perusahaan untuk mulai melaksanakan kewajiban penyetoran dana tersebut. Dalam periode transisi maksimal satu tahun, lembaga pengelola DCP akan dibentuk untuk menjamin pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, UU ini memperketat alasan PHK hingga mencakup 15 kondisi khusus, sehingga meminimalkan PHK sembarangan dan meningkatkan perlindungan terhadap pekerja.

Untuk memastikan kepatuhan, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban akan dikenai sanksi administratif bertingkat, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha. Perusahaan yang terbukti menunggak pesangon atau hak lainnya juga dapat dijerat dengan sanksi pidana. Aturan ini berlaku bagi perusahaan menengah dan besar, sementara usaha mikro dan kecil diberikan pengecualian.

Dengan diberlakukannya mekanisme ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dana pesangon yang dikelola negara bukan sekadar simpanan, tetapi bentuk jaminan konkret atas hak pekerja, terutama dalam situasi PHK massal atau kebangkrutan perusahaan.