MUI Keluarkan Fatwa Haram Vape, Pemerintah Diminta Atur Regulasi

Kendari, ıNarasikita - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengeluarkan fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan haram segala bentuk aktivitas terkait rokok elektrik atau vape, mulai dari produksi, distribusi, hingga perdagangan. Keputusan ini ditegaskan dalam rapat yang dihadiri Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, serta disahkan oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.

Fatwa ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya penggunaan vape, khususnya di kalangan remaja dan generasi muda, yang dianggap berpotensi merusak kesehatan jangka panjang dan bertentangan dengan prinsip syariah. MUI menekankan bahwa penggunaan vape tidak hanya membahayakan individu, tetapi juga berdampak pada keutuhan sosial dan kesehatan publik secara luas.

Dalam konteks kebijakan, MUI mengharapkan pemerintah segera menyusun regulasi yang komprehensif guna mengendalikan peredaran vape, termasuk pembatasan iklan, penegakan larangan penjualan kepada anak di bawah usia 18 tahun, serta pengawasan ketat terhadap bahan baku dan kemasan produk. Upaya ini sejalan dengan kebijakan kesehatan nasional yang menekankan pencegahan penyakit berbasis gaya hidup.

Di sisi lain, di bidang pendidikan dan sains, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan pentingnya menanamkan visi global bagi para ilmuwan Indonesia. Ia menekankan bahwa tujuan utama seorang peneliti bukanlah meraih jabatan struktural, melainkan menciptakan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Surabaya.

Sementara itu, pemerintah juga memperbarui rencana strategis dalam sektor pendidikan dasar dengan menyatakan bahwa pada tahun 2027, sebanyak 100.000 sekolah di seluruh Indonesia akan menjalani proses revitalisasi. Pernyataan ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti saat berada di Palu, Sulawesi Tengah, sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas infrastruktur pendidikan.

Pada bidang kesehatan, pemerintah menargetkan 80 persen rumah sakit di Indonesia menerapkan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR) pada 2029. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyoroti risiko tinggi AMR, yang pada 2021 menyebabkan lebih dari 1,14 juta kematian global dan terkait dengan 4,71 juta kematian lainnya. Ancaman ini menyerang berbagai kelompok rentan, termasuk bayi baru lahir, ibu pasca-persalinan, petani, dan lansia.

Pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahun 1448 H/2027 M secara resmi dibuka mulai 10 November 2026. Kementerian Haji dan Umrah mengumumkan pembukaan tahapan ini berdasarkan regulasi teknis terkait kuota, besaran biaya, serta petunjuk pelunasan yang telah ditetapkan. Proses ini menjadi langkah penting bagi calon jamaah untuk memastikan ketersediaan kuota dan kesiapan administrasi sebelum masa keberangkatan.