Komisi III Minta Polda NTT Tuntaskan Kasus Pemerkosaan dengan Adil

Kendari, ıNarasikita - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menekankan pentingnya penanganan cepat dan transparan terhadap laporan dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi di Kupang yang melibatkan seorang bupati. Ia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi perlakuan khusus, terlepas dari jabatan atau posisi terlapor dalam masyarakat.

Dalam komunikasi langsung melalui telepon dengan Kapolda NTT, Habiburokhman meminta agar penyelidikan dilakukan secara proaktif dan berbasis bukti. Ia menyoroti kekhawatiran publik terhadap potensi hambatan hukum akibat pengaruh sosial atau politik, yang bisa mengganggu keadilan dalam proses hukum.

Habiburokhman menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tergantung pada kemandirian aparat penegak hukum. Ia menekankan bahwa laporan yang masuk harus ditindaklanjuti tanpa penundaan, terutama dalam kasus serius seperti kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik.

Pihaknya juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap sistem hukum sangat bergantung pada konsistensi dan kecepatan respons institusi penegak hukum. Proses penyelidikan yang transparan dan akuntabel menjadi kunci untuk menjaga integritas institusi dan menegaskan prinsip supremasi hukum.