Prabowo Siapkan Tambahan Dana untuk Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana penyaluran dana tambahan sebesar Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar bagi setiap ibu kota kabupaten. Dana tersebut, kata dia, telah dipersiapkan secara matang dan akan dicairkan dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya perbaikan efisiensi anggaran dan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Pernyataan ini disampaikan dalam sambutannya pada acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11).

Prabowo menekankan bahwa alokasi dana tambahan ini bukan hanya bentuk dukungan finansial, tetapi juga bagian dari strategi pemerintah untuk meminimalkan kebocoran anggaran. Ia menyebut bahwa dari total belanja barang dan jasa APBN sekitar Rp1.200 triliun, sekitar 30 persen diprediksi hilang akibat praktik penggelembungan harga dan korupsi. Jika kebocoran ini bisa ditekan, pemerintah dapat menghemat hingga Rp400 triliun, yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan efisiensi, Prabowo menyoroti kebiasaan belanja yang terfragmentasi di tingkat daerah dan kementerian. Ia mencontohkan pengadaan obat di rumah sakit yang dilakukan secara terpisah oleh tiap kabupaten, menyebabkan harga yang bervariasi bahkan mencapai puluhan kali lipat untuk produk yang sama. Gagasan pemerintah kini adalah merasionalisasi sistem pengadaan dengan pendekatan terpusat, sehingga seluruh satuan kerja bisa membeli barang dan jasa dengan spesifikasi, kualitas, dan harga yang seragam.

Dengan pendekatan ini, Prabowo memperkirakan penghematan anggaran bisa mencapai hingga 40 persen. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar penghematan, tetapi juga upaya menjamin keadilan dan efektivitas penggunaan uang rakyat. Pemerintah akan segera memanggil seluruh gubernur dan bupati untuk menyusun kerangka kerja bersama guna menjamin penyaluran dana yang transparan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Prabowo juga menekankan keyakinan bahwa Indonesia memiliki potensi dan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Ia menegaskan bahwa kekayaan negara tidak boleh lagi dieksploitasi secara semena-mena, serta harus dinikmati secara adil oleh seluruh warga negara. Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berfokus pada kesejahteraan rakyat secara merata.