Prabowo Dorong Penguasaan 70% Hasil Tambang oleh Negara

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penguasaan negara terhadap sektor pertambangan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam kesempatan pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, ia menyampaikan bahwa seluruh izin usaha pertambangan, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), harus menjamin setidaknya 70 persen manfaatnya dinikmati oleh negara.

Ia menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar aspirasi, tetapi merupakan langkah strategis untuk menegakkan prinsip keadilan ekonomi yang dijamin oleh Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Prabowo menegaskan bahwa sebagai pemegang mandat rakyat, ia berkomitmen menjalankan amanat konstitusi dengan memperbaiki sistem ekonomi yang dinilainya telah menyimpang dari nilai dasar tersebut.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa selama puluhan tahun, kekayaan alam Indonesia, terutama dari sektor tambang, justru dinikmati oleh pihak asing tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal. Ia menyoroti praktik yang sering terjadi: izin diberikan kepada investor dengan mudah, namun keuntungan yang dihasilkan justru diekspor dan disimpan di luar negeri, tanpa kembali ke negara.

Untuk mencegah hal tersebut, Prabowo meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, untuk mewujudkan kebijakan penguasaan hasil tambang melalui mekanisme saham negara jika diperlukan. Ia yakin bahwa dalam beberapa bulan ke depan, langkah-langkah ini akan mulai menunjukkan dampak positif terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.