Prabowo Tegaskan 70 Persen Keuntungan Tambang untuk Negara

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan instruksi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan setiap izin usaha pertambangan (IUP) memberikan porsi minimal 70 persen keuntungan kepada negara. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11), sebagai bagian dari komitmen pemerintah memperkuat kedaulatan ekonomi atas sumber daya alam.

Dalam penjelasannya, Prabowo menegaskan bahwa negara berhak mengambil alih kepemilikan saham perusahaan tambang jika diperlukan, meski tetap membuka ruang bagi investor untuk berpartisipasi. Keuntungan yang diraih investor hanya diperbolehkan hingga mencapai jumlah modal awal, selebihnya harus menjadi hak negara. Ia menekankan bahwa mekanisme ini sudah diterapkan dan diharapkan memberikan dampak nyata dalam beberapa bulan ke depan.

Pernyataan tersebut juga menekankan kembali prinsip dasar yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, yaitu bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Prabowo menegaskan bahwa perekonomian nasional harus dibangun atas dasar kekeluargaan dan kebersamaan, terutama dalam sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Selain pengelolaan keuntungan, pemerintah juga mewajibkan seluruh aktivitas ekspor dilakukan melalui satu pintu resmi yang ditunjuk. Tujuannya adalah untuk menghindari manipulasi laporan ekspor dan memastikan data yang dilaporkan sesuai dengan volume aktual yang dikirim ke luar negeri. Prabowo mencontohkan bahwa jika perusahaan mengekspor 100 ton komoditas, maka laporan yang diserahkan harus mencerminkan angka tersebut secara akurat, bukan dikurangi secara semena-mena.

Dengan sistem ini, pemerintah berharap dapat mencegah kebocoran pendapatan negara dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Prabowo menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan ekonomi dengan konstitusi, sekaligus memastikan bahwa kekayaan alam benar-benar menjadi milik rakyat dan dikelola secara adil.