Kapolri Diminta Usut Makar dalam Kasus Penyadapan

Kendari, ıNarasikita - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kini dihadapkan pada tugas strategis menyelidiki dugaan tindak pidana makar yang terkait dengan kasus penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Langkah ini mendapat dukungan dari pakar hukum pidana, Edi Saputra Hasibuan, yang menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh tanpa memandang posisi atau jabatan seseorang. Ia menilai bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum, terlepas dari siapa pelakunya, harus diproses secara objektif dan berdasarkan bukti yang valid.

Menurut Hasibuan, meskipun Mabes Polri telah mengumpulkan bukti permulaan yang cukup dan mempersiapkan laporan polisi, proses penyidikan tetap harus menjunjung tinggi asas legalitas. Ia menekankan bahwa setiap tindakan penegak hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilakukan secara profesional, tanpa diskriminasi atau bias. Keterbukaan dan transparansi menjadi kunci agar masyarakat percaya bahwa hukum ditegakkan secara adil, bukan sebagai alat kekuasaan.

Pakar dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini menyoroti pentingnya menjaga praduga tak bersalah, yang dijamin oleh Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ia menegaskan bahwa sebelum terbukti bersalah di pengadilan, setiap orang tetap harus dianggap tidak bersalah. Hal ini perlu dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus sensitif yang melibatkan tokoh tinggi.

Ia juga menekankan kewajiban hukum untuk menghormati hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999. Menurutnya, penegakan hukum yang tegas harus tetap berjalan dalam koridor keadilan, bukan justru menggerus hak dasar warga negara. Dengan demikian, proses hukum yang transparan dan berkeadilan menjadi syarat mutlak agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tetap terjaga.

Hasibuan menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus bertanggung jawab, tetapi dengan cara yang sesuai prosedur dan tidak melanggar prinsip dasar hukum. Dukungan terhadap pengusutan kasus ini bukan sekadar sikap politik, melainkan bentuk komitmen terhadap supremasi hukum yang berlaku bagi semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.