Lima Tersangka Korupsi Proyek Bandara Ketapang Dilimpahkan ke Kejati

Kendari, ıNarasikita - Polda Kalimantan Barat secara resmi melimpahkan lima tersangka dugaan korupsi proyek rekonstruksi landas pacu Bandara Rahadi Oesman, Kabupaten Ketapang, ke Kejaksaan Tinggi Kalbar. Penyerahan tahap dua ini mencakup seluruh berkas perkara, tersangka, serta barang bukti, termasuk aset sitaan bernilai Rp338 juta, guna mempercepat proses sidang di pengadilan.

Proyek yang menggunakan anggaran APBN 2023 senilai Rp7,7 miliar mengalami penyimpangan signifikan, mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp4,6 miliar. Penyidik menilai pelanggaran terjadi dalam pelaksanaan rekonstruksi di ujung Runway 17 dan Runway 35, serta pemasangan marka di area bandara, yang tidak sesuai dengan standar teknis dan kontrak kerja.

Kelima tersangka berasal dari dua kelompok: tiga dari penyedia jasa dan dua dari penyelenggara negara. Mereka masing-masing adalah MAG, Direktur CV Bhadrika Abadi; MAF, komanditer; dan HAP, pemilik manfaat perusahaan. Sementara dari pihak negara, ditetapkan ASD sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan AHA, yang menjabat sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Bandara Rahadi Oesman.

Salah satu tersangka, HAP, sempat menjadi DPO sejak Juni 2026. Ia berhasil ditangkap di Stasiun Kereta Api Solo, Jawa Tengah, pada 19 September 2026, lalu dibawa ke Pontianak untuk menjalani proses hukum. Setelah proses penyidikan selesai, semua tersangka diserahkan bersama berkas ke jaksa penuntut umum untuk penuntutan.

Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mereka terancam hukuman penjara antara dua hingga 20 tahun, tergantung hasil persidangan.