Prancis Gelar Aksi Massal Tolak RUU Polisi yang Dikritik Sebagai "Izin Membunuh

Kendari, ıNarasikita - Ribuan warga Prancis kembali memadati jalan-jalan ibu kota dan kota-kota besar lainnya pada Sabtu (14/11), menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait rencana undang-undang yang memberikan kekebalan hukum bagi petugas kepolisian saat menggunakan senjata. Aksi yang dimulai pukul 13.00 waktu setempat ini melibatkan berbagai kelompok, termasuk gerakan Rompi Kuning, aktivis hak anak, serikat pekerja, dan mahasiswa, yang bersatu dalam menolak regulasi yang dianggap melemahkan accountability terhadap kebrutalan aparat.

Kritik terhadap RUU tersebut menyebutkan bahwa aturan tersebut secara otomatis menganggap tindakan polisi sebagai pembelaan diri, bahkan ketika terjadi pelanggaran berat. Aktivis menilai ini menciptakan ruang hukum yang memungkinkan pelanggaran tanpa konsekuensi, terutama dalam konteks kasus-kasus sebelumnya yang melibatkan cedera serius seperti kehilangan anggota tubuh akibat tindakan kepolisian. Claire Bourdille, perwakilan kelompok yang fokus pada perlindungan anak, menekankan pentingnya menyeimbangkan isu-isu sosial, karena kini banyak warga merasa terabaikan dalam berbagai aspek kehidupan.

Meski jumlah peserta pada aksi 14 November tercatat lebih rendah dibandingkan aksi sebelumnya, dengan sekitar 146 ribu orang di seluruh Prancis, para demonstran tetap menegaskan bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan masih berlangsung intensif. Karl Ghazi dari serikat pekerja CGT menyampaikan bahwa meskipun terjadi kelelahan di kalangan aktivis setelah lebih dari satu setengah bulan aksi beruntun, semangat perlawanan tetap utuh, terutama karena dua isu utama—perlindungan anak dan akuntabilitas kepolisian—masih belum terselesaikan.

RUU yang telah disetujui di majelis rendah ini kini menunggu persetujuan di Senat, sementara pihak pendukung, termasuk partai National Rally yang dipimpin Marine Le Pen, berargumen bahwa aturan ini diperlukan untuk melindungi petugas dari tuduhan yang tidak adil. Namun, para penentang menilai bahwa RUU tersebut justru memperkuat budaya impunitas dan mengancam kepercayaan publik terhadap institusi keamanan. Aksi ini juga menjadi bagian dari gerakan yang lebih luas, menyoroti inflasi tinggi dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah menjelang pemilu presiden tahun depan.