Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Delapan Nama Kandidat Wapres Digelontor Golkar

Partai Golkar mengungkapkan delapan tokoh potensial yang bisa diusulkan Prabowo sebagai wakil presiden pengganti Gibran, mencakup pimpinan partai dari koalisi dan nonkoalisi.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Sabtu, 14 November 2026, 15.23 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 4x dibuka
Delapan Nama Kandidat Wapres Digelontor Golkar📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Partai Golkar mengidentifikasi delapan tokoh dari berbagai partai politik yang berpotensi menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Nama-nama tersebut, menurut Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia, berasal dari struktur kepemimpinan partai yang telah berpengalaman di ranah politik dan pemerintahan, termasuk dari Golkar, PDIP, Gerindra, dan partai lainnya yang tidak tergabung dalam koalisi pemerintah saat ini.

Dari delapan nama, dua di antaranya berasal dari internal Golkar dan PDIP, yakni Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadahlia dan Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Sementara tiga nama lainnya berasal dari Gerindra, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Sisanya berasal dari PKB (Muhaimin Iskandar), PAN (Zulkifli Hasan), dan Partai Demokrat (Agus Harimurti Yudhoyono).

Meski AHY menyatakan tidak akan mengusulkan nama sendiri, Doli menegaskan bahwa semua nama yang disebutkan merupakan tokoh dengan rekam jejak panjang di dunia kepemimpinan politik dan pemerintahan. Ia menekankan bahwa keputusan akhir soal siapa yang menjadi wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Golkar, kata Doli, siap mendukung pilihan presiden tanpa batas, baik dari koalisi maupun luar koalisi, termasuk tokoh nonpartai.

Mekanisme pengusulan calon wakil presiden diatur dalam Pasal 46 dan 47 UU MD3, yang menyatakan Presiden harus mengusulkan dua nama paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR. Sidang tersebut direncanakan digelar pada 2 Desember 2026, setelah Prabowo menyampaikan usulan dua minggu sebelumnya. Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa asal-usul calon tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, sehingga Presiden bebas memilih dari berbagai latar belakang.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya