Gibran Mundur, Fahri Hamzah Soroti Kekhawatiran Sistem Presidensial

Kendari, ıNarasikita - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden dianggap oleh Fahri Hamzah sebagai titik kritis dalam sejarah sistem presidensial di Indonesia. Dalam forum diskusi kebangsaan yang digelar pada Jumat malam, ia menekankan bahwa peristiwa ini tidak hanya soal personal, tetapi menyangkut keberlanjutan sistem pemerintahan yang telah berjalan selama puluhan tahun. Ia menyeru masyarakat dan kader partai untuk tidak hanya fokus pada prosedur pengunduran diri, melainkan menelusuri akar permasalahan yang lebih dalam dalam konsep kepemimpinan presidensial.

Fahri menyoroti bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjukkan karakteristik yang jauh berbeda dibanding pemimpin yang mudah dipengaruhi oleh kekuatan elit atau pencitraan instan. Ia menilai Prabowo memiliki kedalaman pemikiran yang kuat, yang terbentuk dari warisan intelektual keluarga. Latar belakang ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo—tokoh pendiri Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan pelopor gerakan koperasi—serta kakeknya, Margono Djojohadikusumo, pendiri bank sentral, menjadi fondasi penting dalam membentuk kemandirian berpikir politik Prabowo.

Dalam pandangan Fahri, kemandirian Prabowo menunjukkan bahwa sistem presidensial yang sehat seharusnya tidak menghasilkan pemimpin yang mudah dikendalikan oleh kekuatan oligarki atau kepentingan eksternal. Ia menekankan bahwa kepemimpinan yang berakar pada integritas dan keberpihakan terhadap nilai-nilai bangsa justru menjadi kekuatan utama dalam memperkuat tata kelola negara.

Fahri menegaskan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk merefleksikan kembali prinsip-prinsip dasar sistem presidensial, termasuk mekanisme kontrol, keterbukaan, dan transparansi. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan suatu sistem politik tidak terletak pada keturunan atau popularitas semata, melainkan pada kedalaman ideologi, integritas, dan kemampuan berpikir kritis pemimpinnya.

Ia menyerukan agar semua pihak, terutama partai politik dan tokoh masyarakat, turut serta dalam perbaikan sistem ketatanegaraan secara kolektif. Dengan demikian, masa depan kepemimpinan nasional tidak hanya berbasis pada simbolisme, tetapi pada substansi dan tanggung jawab yang nyata.