Belanja Pegawai Daerah Bukan Pemborosan, Tapi Investasi Layanan

Kendari, ıNarasikita - Wakil Gubernur Jawa Timur menolak anggapan bahwa pengeluaran untuk pegawai pemerintah daerah merupakan bentuk pemborosan anggaran. Ia menekankan bahwa mayoritas tenaga kerja di instansi daerah terdiri dari tenaga kesehatan dan pendidik yang bertugas di wilayah terpencil, termasuk di puskesmas dan sekolah desa. Menurutnya, pelayanan gratis yang diberikan masyarakat di daerah terpencil hanya mungkin terjadi karena ketersediaan tenaga profesional yang dibayar secara rutin.

Emil menyoroti bahwa belanja operasional bukan hanya untuk kebutuhan administratif, tetapi juga untuk menjaga kelangsungan pelayanan publik dasar. Ia menekankan bahwa membangun infrastruktur beton atau aspal saja tidak cukup—yang lebih penting adalah menyehatkan dan mendidik rakyat. Dalam dialog publik, ia menegaskan bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan harus diprioritaskan, meski terkadang dianggap tidak langsung terlihat dalam proyek fisik.

Ia juga menyoroti ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Daerah dengan potensi pajak tinggi seperti kawasan industri atau kota besar memiliki pendapatan asli daerah yang lebih besar, sementara daerah terpencil tidak memiliki akses yang sama terhadap penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi. Padahal, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dari sektor industri masuk ke kas negara, bukan daerah.

Karena itu, Emil menilai kebijakan transfer ke daerah harus memperhatikan perbedaan kapasitas fiskal. Setiap daerah, meski dengan kondisi keuangan berbeda, tetap wajib menyediakan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Keadilan anggaran menjadi kunci agar pembangunan nasional benar-benar merata.

Forum dialog yang digelar sebagai bagian dari rangkaian Senator Menyapa mengangkat isu penting dalam kebijakan fiskal nasional. Melalui ruang diskusi terbuka, para pemangku kepentingan—termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan anggota dewan—mengkaji mekanisme transfer, hambatan implementasi, serta indikator keberhasilan. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang tidak hanya menjamin alokasi dana, tetapi juga responsif terhadap realitas lapangan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal.