Defisit APBN Bukan Rugi, Tapi Rancangan untuk Kesejahteraan

Kendari, ıNarasikita - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan bahwa istilah defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak sama dengan kerugian atau tekor dalam konteks bisnis. Ia menjelaskan bahwa posisi defisit memang dirancang sejak awal sebagai bagian dari strategi keuangan negara untuk menopang belanja publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tujuan utama APBN bukan mencatatkan keuntungan, melainkan memastikan alokasi dana yang tepat untuk kebutuhan dasar dan pembangunan nasional.

Ia menyoroti kesalahpahaman umum yang menyamakan defisit dengan kerugian, khususnya dalam narasi publik yang sering menggunakan istilah “tekor” untuk menggambarkan kondisi anggaran. Suahasil menegaskan bahwa defisit bukan indikator kegagalan, melainkan mekanisme yang disengaja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial. Kebijakan ini dijalankan dengan pertimbangan jangka panjang, di mana belanja saat ini diharapkan mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial di masa depan.

Hingga akhir Oktober 2026, realisasi defisit APBN mencapai Rp379,3 triliun, atau setara 1,47 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada periode yang sama, pendapatan negara telah terealisasi sebesar Rp2.618 triliun, mencapai 83 persen dari target tahunan dengan pertumbuhan tahunan sebesar 23,9 persen. Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp2.997,2 triliun, setara 78 persen dari pagu anggaran, dengan kenaikan 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Percepatan belanja diperkirakan akan terjadi pada bulan November dan Desember, seiring penyelesaian kontrak di berbagai kementerian dan lembaga. Langkah ini diharapkan dapat menyeimbangkan kinerja anggaran, meskipun akan berdampak pada posisi keseimbangan primer yang mulai mengalami penurunan setelah sebelumnya berada di level positif hingga Oktober. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga keseimbangan fiskal dalam batas yang aman, sekaligus memastikan keberlanjutan program pembangunan.