DJP Siapkan Langkah Strategis Tuntaskan Target Pajak Rp500 T

Kendari, ıNarasikita - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan masih perlu menyeret penerimaan pajak sekitar Rp500 triliun hingga akhir tahun 2026 guna menyelesaikan target tahunan sebesar Rp2.357,7 triliun. Angka ini menjadi kunci untuk menjamin kinerja keuangan negara tetap stabil, terutama menjelang akhir periode anggaran. Perkiraan tersebut disampaikan oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dalam acara Media Gathering DJP 2026 di Bogor, yang akan diikuti dengan rilis detail lebih lanjut dalam konferensi pers APBN KiTa.

Untuk mendorong pencapaian target, DJP mengoptimalkan sejumlah kebijakan strategis, termasuk pemungutan pajak dari platform digital seperti lokapasar, pelonggaran sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melunasi kewajiban secara mandiri, serta implementasi pajak minimum global. Langkah-langkah ini dirancang untuk memperluas basis pajak dan mendorong kepatuhan secara proaktif, bukan hanya melalui penegakan hukum semata.

Di sisi internal, DJP memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui fungsionalisasi jabatan dan peningkatan kinerja melalui indeks kinerja individu. Penerapan sistem ini telah diterapkan secara bertahap di sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP), khususnya di wilayah Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Khusus. Hasilnya, aktivitas pengawasan meningkat hingga 65 persen dan jumlah pemeriksaan pajak naik sekitar 25 persen dalam periode Agustus 2025 hingga 2026.

Dukungan teknologi juga menjadi fondasi utama, dengan penyempurnaan sistem Coretax yang kini dilengkapi fitur analitik canggih berbasis kecerdasan buatan (AI). Fitur-fitur ini terintegrasi secara menyeluruh untuk mempercepat deteksi potensi kebocoran dan memperkuat efisiensi proses pengumpulan penerimaan. DJP menekankan pentingnya sinergi lintas institusi, termasuk dengan direktorat jenderal terkait, agar penerimaan negara tetap mendukung ketahanan APBN dan stabilitas ekonomi nasional.