DPD Dorong Keterlibatan Pemda dalam Proyek Pusat

Kendari, ıNarasikita - Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, menegaskan bahwa proyek pembangunan yang dijalankan kementerian dan lembaga pusat harus melibatkan pemerintah daerah dalam tahap perencanaan. Ia menilai bahwa tanpa keterlibatan daerah, proyek sering kali tidak sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan riil masyarakat. Dengan melibatkan pemda, diharapkan alokasi anggaran bisa lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat setempat.

Nawardi menyoroti bahwa seringkali proyek pusat dinilai tidak relevan karena dilakukan tanpa pendekatan partisipatif dari pihak daerah. Ia menyarankan agar desain, lokasi, hingga besaran anggaran proyek ditentukan secara bersama, bahkan menyarankan agar daerah diberi otonomi dalam menentukan lokasi pembangunan. Dengan demikian, proyek tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup warga.

Ia juga memperingatkan agar penilaian keberhasilan program tidak hanya berdasarkan tingkat penyerapan anggaran. Menurut Nawardi, fokus seharusnya pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar pencapaian realisasi dana. Ia menekankan bahwa jika kementerian dan lembaga hanya berorientasi pada penghabisan anggaran, maka kualitas dan relevansi program bisa terganggu.

DPD RI, kata Nawardi, akan terus mengawal sinergi antara program pusat dan daerah untuk memastikan setiap pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan. Forum Senator Menyapa, yang menjadi wadah diskusi terbuka, menjadi ruang strategis untuk mengidentifikasi hambatan, mengevaluasi mekanisme tindak lanjut, serta merancang perbaikan kebijakan ke depan. Tujuannya adalah menciptakan sistem pembangunan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.