DPD RI Dorong Perluasan Akses Pembiayaan untuk UMKM di Banten

Kendari, ıNarasikita - Anggota Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Ade Yuliasih, menekankan pentingnya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Provinsi Banten. Hal ini disampaikan dalam forum Dialog Daerah yang digelar di Kebon Kubil, Kota Serang, sebagai bagian dari proses pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Kecil. Ia menekankan bahwa regulasi yang dibuat harus sesuai dengan aturan nasional sekaligus mempertimbangkan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.

Ade menyoroti bahwa proses penyusunan Raperda harus memperhatikan aspek kelayakan dan relevansi terhadap realitas ekonomi daerah, termasuk tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam mendapatkan modal. Ia menekankan bahwa ketersediaan dana bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas mekanisme penyaluran yang inklusif dan memperhitungkan keterbatasan agunan maupun modal awal yang dimiliki pelaku usaha kecil. Keterlibatan lembaga keuangan, khususnya perbankan daerah, dinilai krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mikro.

Forum diskusi juga membahas pentingnya penyelarasan kewenangan antar-instansi pemerintah daerah agar implementasi kebijakan tidak terkendala tumpang tindih atau saling menutupi. Selain itu, keberadaan naskah akademik sebagai dasar penyusunan regulasi dan kejelasan insentif serta alokasi anggaran bagi usaha kecil menjadi fokus utama. Menurut Ade, keberhasilan regulasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas draft, tetapi juga oleh pengawasan dan penegakan di lapangan.

Ia menegaskan bahwa setelah peraturan daerah disahkan, langkah berikutnya adalah pengawasan ketat terhadap pelaksanaannya agar benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat kecil. DPD RI, melalui program Senator Menyapa, terus menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang pro-UMKM, termasuk dalam konteks penguatan sistem pembiayaan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di daerah.