Dua Jurnalis Dipanggil Polisi atas Peliputan Aksi Protet

Kendari, ıNarasikita - Dua jurnalis dari media lokal di Kendari dipanggil sebagai terlapor oleh Polresta Kendari terkait peliputan aksi protes yang berlangsung di kantor Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara pada 28 Oktober 2026. Kedua wartawan, yang masing-masing berasal dari situs berita independen, hadir di lokasi untuk melaksanakan tugas jurnalistik saat massa menghadang kepala dinas karena unggahan di media sosial yang dianggap menyinggung tokoh publik. Mereka merekam peristiwa dan menerbitkan laporan sesuai prosedur profesi. Namun, dalam proses penyelidikan, keduanya justru dituduh melakukan kekerasan bersama di muka umum, berdasarkan Pasal 262 KUHP, dan dipanggil lewat surat resmi dengan nomor B/874/XI/2026/Satreskrim dan B/877/XI/2026/Satreskrim.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sultra menilai tindakan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap profesi jurnalistik. Mereka menegaskan bahwa pelaporan jurnalis saat menjalankan tugas meliput adalah pelanggaran terhadap hak dasar pers yang dijamin dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, termasuk Pasal 4 ayat 3, Pasal 8, dan ketentuan perlindungan profesi dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 5/2008. Kedua organisasi menyoroti bahwa jurnalis memiliki hak tolak atas permintaan informasi yang dapat membahayakan keselamatan atau menimbulkan bias, sesuai Pasal 1 butir 10 dan Pasal 7 UU Pers.

AJI-KKJ menyoroti ketidaksesuaian pemanggilan jurnalis sebagai terlapor saat sedang meliput, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan pers dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor PKS/44/XI/2022 antara Dewan Pers dan Polri. Mereka menuntut sejumlah langkah konkret, termasuk evaluasi terhadap Kepala Dinas Pariwisata Sultra yang dinilai tidak menjunjung kebebasan pers, sanksi dari BKN, Menpan-RB, dan Kemendagri terhadap pejabat tersebut, serta pencabutan surat panggilan terhadap kedua wartawan. Selain itu, mereka menyerukan pencopotan Kapolresta dan Kasat Reskrim yang dinilai gagal menjalankan aturan perlindungan pers.

Ketidakjelasan respons dari pihak Kepala Dinas Pariwisata Sultra dan Polresta Kendari hingga berita ini ditayangkan menambah kekhawatiran atas kebebasan pers di wilayah tersebut. AJI-KKJ menekankan bahwa peliputan berita yang objektif dan transparan harus dilindungi, bukan diancam dengan tindakan hukum yang tidak proporsional. Mereka juga mengimbau seluruh jurnalis di Sultra tetap memegang teguh kode etik dan melindungi integritas profesi dalam menjalankan tugas di lapangan.