Gibran Dapat Pensiun Rp20,16 Juta Bulanan Usai Mundur dari Wapres
Mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhak menerima pensiun bulanan sebesar Rp20,16 juta dan sejumlah fasilitas negara setelah resmi berhenti dari jabatan.
Redaksi iNarasikita·Sabtu, 14 November 2026, 17.32 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
📷 CNN IndonesiaKendari, ıNarasikita - Gibran Rakabuming Raka, yang telah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia selama dua tahun, kini memperoleh hak pensiun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun masa jabatannya terhitung singkat, ia tetap memenuhi syarat untuk menerima tunjangan pensiun karena telah menjabat dengan hormat. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden RI.
Besaran pensiun pokok yang diterima Gibran ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir sebelum pensiun. Gaji pokok Wakil Presiden dihitung empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya, yaitu Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPA, Ketua BPK, dan Ketua MA. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, besaran gaji pokok acuan tersebut adalah Rp5.040.000 per bulan. Dengan perhitungan tersebut, total pensiun bulanan yang diterima Gibran mencapai Rp20.160.000.
Pensiun tersebut mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian secara resmi ditetapkan. Hak ini berlaku seumur hidup, kecuali jika penerima meninggal dunia atau kembali menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Selain pensiun, mantan Wakil Presiden juga mendapatkan berbagai fasilitas penunjang, termasuk jaminan kesehatan bagi dirinya dan keluarga, biaya keperluan rumah tangga seperti listrik, air, dan telepon, rumah kediaman yang layak, serta kendaraan dinas dengan pengemudi.
Fasilitas ini diberikan sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian selama menjabat dan untuk mendukung aktivitas sosial yang tetap dijalankan setelah purna tugas. Semua biaya yang terkait dengan hak tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai ketentuan Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Tim Cook dan Kandidat Lain Berebut Kursi CEO Nvidia
Perusahaan teknologi Nvidia mulai mencari pengganti CEO Jensen Huang, dengan sejumlah tokoh dari dalam dan luar perusahaan menjadi kandidat utama, termasuk Tim Cook, Colette Kress, dan Lisa Su.
14 November 2026

Spesifikasi Rumah Pensiun untuk Mantan Wapres Berdasarkan Aturan PMK
Mantan Wakil Presiden yang hengkang secara hormat berhak mendapatkan rumah kediaman sesuai standar aturan pemerintah, termasuk batas luas tanah dan bangunan.
14 November 2026

Indonesia Buka Peluang Investasi PLTS Skala Besar untuk China
Program PLTS 100 GWp menarik minat investor asing, terutama dari China, dengan potensi investasi Rp1.140 triliun dan penciptaan 2,8 juta lapangan kerja.
14 November 2026

Rupiah Tembus Rekor Terlemah Rp18.225/ASD
Rupiah melemah ke level Rp18.225 per dolar AS, mencatatkan rekor terburuk sepanjang sejarah, didorong penguatan dolar global dan ketidakpastian politik dalam negeri.
14 November 2026
Berita Lainnya

Ray-Ban dan Oakley Perkenalkan Smart Glasses di Indonesia
Sabtu, 14 November 2026, 17.43 WITA

United Airlines Batasi Akses Agen AI dalam Pemesanan Tiket
Sabtu, 14 November 2026, 17.39 WITA

Jembatan Pesanggrahan Capai 95 Persen, Bomang Siap Percepat Konektivitas Bogor
Sabtu, 14 November 2026, 17.37 WITA

Internal Partai Tolak Rencana Suksesi Kainerugaba
Sabtu, 14 November 2026, 17.37 WITA

Perbaikan Jalan Cepu-Randublatung Tuntaskan Pekerjaan Tahap Pertama
Sabtu, 14 November 2026, 17.36 WITA

Prabowo Bongkar Rencana Awal untuk Bahlil sebagai Menteri Desa
Sabtu, 14 November 2026, 17.35 WITA

Influencer Kritis Tewas dengan Luka Parah di Kano
Sabtu, 14 November 2026, 17.35 WITA

Uang Korupsi Rp355 Miliar Ditemukan Tersembunyi di Hutan dan Brankas
Sabtu, 14 November 2026, 17.35 WITA

