Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Gibran Dapat Pensiun Rp20,16 Juta Bulanan Usai Mundur dari Wapres

Mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhak menerima pensiun bulanan sebesar Rp20,16 juta dan sejumlah fasilitas negara setelah resmi berhenti dari jabatan.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Sabtu, 14 November 2026, 17.32 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
Gibran Dapat Pensiun Rp20,16 Juta Bulanan Usai Mundur dari Wapres📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Gibran Rakabuming Raka, yang telah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia selama dua tahun, kini memperoleh hak pensiun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun masa jabatannya terhitung singkat, ia tetap memenuhi syarat untuk menerima tunjangan pensiun karena telah menjabat dengan hormat. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden RI.

Besaran pensiun pokok yang diterima Gibran ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir sebelum pensiun. Gaji pokok Wakil Presiden dihitung empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya, yaitu Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPA, Ketua BPK, dan Ketua MA. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, besaran gaji pokok acuan tersebut adalah Rp5.040.000 per bulan. Dengan perhitungan tersebut, total pensiun bulanan yang diterima Gibran mencapai Rp20.160.000.

Pensiun tersebut mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian secara resmi ditetapkan. Hak ini berlaku seumur hidup, kecuali jika penerima meninggal dunia atau kembali menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Selain pensiun, mantan Wakil Presiden juga mendapatkan berbagai fasilitas penunjang, termasuk jaminan kesehatan bagi dirinya dan keluarga, biaya keperluan rumah tangga seperti listrik, air, dan telepon, rumah kediaman yang layak, serta kendaraan dinas dengan pengemudi.

Fasilitas ini diberikan sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian selama menjabat dan untuk mendukung aktivitas sosial yang tetap dijalankan setelah purna tugas. Semua biaya yang terkait dengan hak tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai ketentuan Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya