HAM KONAWE Laporkan Bupati dan Seluruh Kepala Desa ke Kejati Sultra

Kendari, ıNarasikita - Himpunan Aktivis Muda Cabang Konawe (HAM KONAWE) secara resmi menyerahkan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terkait dugaan penyalahgunaan anggaran daerah dalam penyelenggaraan Pameran Inovasi Daerah tahun 2026. Laporan ini mencakup Bupati Konawe, Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Umum Setda, serta seluruh Kepala Desa dan Lurah di wilayah kabupaten tersebut, yang diduga terlibat dalam pengelolaan dana yang tidak sesuai aturan.

Kegiatan yang dikeluhkan dinilai tidak berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, melainkan lebih menekankan aspek seremonial. Ian Saputra, selaku penanggung jawab HAM KONAWE, menegaskan bahwa dugaan pengurasan anggaran mencapai miliaran rupiah, termasuk pengalihan Dana Alokasi Dana Desa (DAK) yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan desa. Ia menilai ada pola sistematis dalam pengondisian anggaran dari tingkat atas ke bawah.

HAM KONAWE menekankan bahwa pelaksanaan pameran tersebut diduga melanggar Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan efisiensi anggaran dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut mereka, kegiatan yang seharusnya mengedepankan kebutuhan publik justru menjadi ajang pemborosan dana negara. Bupati dan pejabat tinggi lainnya, sebagai pengambil kebijakan utama, dinilai gagal menjalankan peran sebagai penjaga transparansi keuangan daerah.

Tiga tuntutan utama disampaikan dalam laporan: pemeriksaan terhadap Bupati dan Sekda sebagai penanggung jawab kebijakan anggaran, pemeriksaan teknis realisasi anggaran oleh Kabag Umum Setda, serta penyelidikan aliran dana dari seluruh Kades dan Lurah yang diduga digunakan untuk menopang kegiatan pameran. HAM KONAWE juga menyatakan kesiapan menggelar aksi besar di depan Mapolda dan Kantor Kejati Sultra jika laporan ini tidak ditindaklanjuti secara transparan dan tuntas.

Sampai saat ini, laporan telah diterima oleh Kejati Sultra, namun belum ada penetapan tersangka, hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), maupun laporan dari Inspektorat daerah. Semua pihak yang dilaporkan tetap berstatus terlapor dan menjunjung prinsip praduga tak bersalah sesuai hukum yang berlaku.