Harga BBM Ekonomi Melonjak, Pemerintah Tanggung Selisih hingga 2026

Kendari, ıNarasikita - Harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar, diproyeksikan mencapai Rp18.102 per liter dan Rp21.457 per liter pada bulan Oktober 2026, menurut keterangan resmi dari pemerintah. Angka ini jauh melampaui harga jual yang ditetapkan, yaitu Rp10.000 untuk Pertalite dan Rp6.800 untuk Solar. Selisih harga tersebut menjadi beban APBN yang harus ditanggung melalui mekanisme subsidi dan kompensasi energi, sebagaimana dijelaskan dalam paparan terkini terkait kebijakan anggaran.

Peningkatan harga keekonomian mulai terasa sejak April 2026, seiring dinamika harga minyak dunia yang meningkat akibat dampak konflik global. Sebelumnya, pada periode 2024 hingga Maret 2026, selisih harga masih relatif kecil, sehingga beban anggaran terkendali. Namun, sejak kenaikan harga minyak global secara signifikan, kenaikan harga keekonomian menjadi lebih tajam, terutama pada Solar yang mengalami lonjakan hampir 220 persen dibandingkan harga jual.

Realisasi anggaran subsidi dan kompensasi hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp415,8 triliun, atau setara 93 persen dari total APBN. Jumlah ini naik 32 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Komponen utama dari anggaran tersebut meliputi subsidi BBM, listrik, LPG 3 kg, pupuk, dan kompensasi bunga KUR, dengan rincian subsidi sebesar Rp261,4 triliun dan kompensasi sebesar Rp154,4 triliun.

Pemerintah menekankan bahwa beban subsidi tersebut berasal dari penerimaan negara, termasuk pajak yang dibayar masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan menyampaikan apresiasi kepada para pembayar pajak yang turut menopang keberlangsungan program ini. Ia menegaskan bahwa kebijakan harga tetap rendah untuk BBM bersubsidi merupakan bentuk perlindungan terhadap daya beli masyarakat, terlepas dari tekanan harga global.

Penyaluran BBM bersubsidi hingga Oktober 2026 mencapai 15,244 juta kiloliter, meningkat 9,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi yang turut mendorong permintaan energi. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga energi dasar guna mendukung keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di tengah ketidakpastian harga global.