Harmonisasi Ranperda Lembaga Adat Wawonii Dipercepat di Konawe Kepulauan

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan terus mempercepat proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lembaga Adat Wawonii. Langkah ini dilakukan dalam kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara guna memastikan keselarasan dengan norma hukum yang berlaku di tingkat nasional. Proses ini menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya lokal yang tetap berada dalam koridor hukum yang sah.

Kegiatan harmonisasi dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan perwakilan pemerintah daerah, tokoh adat, dan aparatur hukum. Fokus utama adalah menyesuaikan ketentuan dalam Ranperda dengan asas keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Seluruh masukan dari berbagai pihak telah direkam dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan naskah akhir Ranperda.

Kanwil Kemenkumham Sultra menegaskan bahwa proses ini bukan hanya formalitas administratif, melainkan bentuk perlindungan terhadap kearifan lokal yang berkelanjutan. Dengan harmonisasi, lembaga adat Wawonii diharapkan dapat berperan aktif dalam penyelesaian konflik, pelestarian lingkungan, serta penguatan tata kelola sosial di tingkat komunitas.

Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat adat tanpa mengabaikan keberlakuan hukum nasional. Dengan demikian, Ranperda yang disahkan di masa depan akan menjadi alat hukum yang kuat, relevan, dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.