Helikopter Pemadam Karhutla Jatuh di Seruyan, Kemenag Tetapkan 52.325 Guru Jalani PPG

Kendari, ıNarasikita - Sebuah helikopter milik TNI Angkatan Darat jenis MI-17V5 dengan nomor registrasi HA-5235 mengalami kecelakaan di wilayah perairan Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, saat menjalankan tugas pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, 4 November, dan segera dilaporkan ke pihak terkait. Kapendam XXII/Tambun Bungai, Kolonel Arh Dodo Sahata, mengonfirmasi adanya laporan awal kecelakaan tersebut, tanpa menyebutkan kondisi korban secara rinci.

Di ranah pendidikan, Kementerian Agama secara resmi mengumumkan daftar peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan (Daljab) tahun 2026, yang mencapai 52.325 orang. Jumlah ini merupakan hasil seleksi terhadap guru-guru binaan kementerian yang telah memenuhi kriteria. Dirjen Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta yang telah dinyatakan lolos, menekankan pentingnya komitmen profesionalisme dalam pendidikan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengajak masyarakat menyikapi kasus pembunuhan ibu dan anak di Madiun dengan empati dan rasa hormat. Ia menegaskan pentingnya menjaga ruang bagi proses hukum yang berjalan secara adil, serta menghargai penderitaan korban dan keluarganya. Ajakan ini disampaikan dalam pernyataan resmi di Jakarta pada Sabtu, 7 November, sebagai bentuk dukungan terhadap keadilan dan kemanusiaan.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa kebijakan pembatasan biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat tidak memengaruhi pembayaran gaji bagi pengawas gizi dan keuangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jubir BGN, Tysa Novenny, menegaskan bahwa komponen gaji tetap dipisahkan dari biaya operasional, sehingga tidak terdampak oleh kebijakan tersebut. Pernyataan ini ditujukan untuk menenangkan kekhawatiran yang sempat muncul di kalangan tenaga lapangan.

Pemerintah Indonesia juga menyambut positif langkah tegas Pemerintah Arab Saudi dalam menindak praktik makelar haji ilegal. Kementerian Haji dan Umrah menilai langkah ini sejalan dengan upaya bersih-bersih penyelenggaraan haji, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan layanan. Tujuannya adalah melindungi kepentingan jamaah dan menjamin proses haji berjalan secara adil, bebas dari praktik percaloan.