DPR Soroti Kenaikan Permintaan Pertalite Akibat Perilaku Konsumen

Kendari, ıNarasikita - Ketegangan pasokan bahan bakar minyak di sejumlah wilayah Indonesia telah mereda setelah langkah antisipatif yang dilakukan oleh Pertamina bersama pemerintah. Meski isu kelangkaan sempat memicu antrean panjang di sejumlah SPBU, kini kondisi telah kembali terkendali. Upaya ini menunjukkan efektivitas koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas energi nasional, terlebih di tengah ketegangan geopolitik global yang memengaruhi rantai pasok minyak dunia.

Komisi VI DPR menegaskan bahwa cadangan BBM dalam negeri mampu mencukupi kebutuhan hingga sekitar 21 hari, bahkan di tengah keterlambatan pengiriman dari sumber utama seperti Selat Hormuz. Kenaikan durasi pengiriman dari rata-rata 15 hari menjadi hingga 45 hari menambah beban logistik, tetapi tidak serta-merta menimbulkan kelangkaan. Faktor utama yang menyebabkan antrean bukan hanya keterbatasan stok, melainkan kendala distribusi dan keterlambatan kapal pengangkut.

Anggota DPR menyoroti praktik ilegal yang menyebabkan alokasi BBM bersubsidi tidak sampai ke tangan yang berhak. Banyak pihak memanfaatkan BBM subsidi untuk keperluan komersial atau perdagangan ilegal, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Wakil Ketua Komisi XII menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya, bukan karena harga yang terasa mahal. Perubahan perilaku konsumen, seperti beralih dari Pertamax ke Pertalite, harus diantisipasi dengan mitigasi yang lebih baik.

Pemerintah dan Pertamina dinilai telah melakukan langkah strategis, termasuk peningkatan kontrol terhadap depo di tingkat provinsi, negosiasi langsung dengan produsen minyak, serta pengawasan ketat terhadap distribusi. Namun, tantangan tetap ada, terutama soal kenaikan harga minyak mentah dan keterbatasan armada pengangkut. Masyarakat diminta tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying yang justru memperparah ketegangan pasokan.

Forum Konsumen Berdaya Indonesia mengapresiasi upaya Pertamina dalam memperkuat pasokan dan distribusi. Mereka menekankan bahwa hak dasar konsumen atas ketersediaan BBM harus dijaga. Masyarakat juga diminta menjadi bagian dari solusi dengan melapor jika menemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi. Keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menjaga keadilan dan stabilitas pasar energi.