Jetour Pertahankan Target Bisnis Tanpa Tergantung Insentif Hybrid

Kendari, ıNarasikita - Jetour Sales Indonesia menegaskan komitmennya terhadap rencana bisnis jangka panjang, meskipun keberadaan insentif kendaraan hybrid hingga kini belum diputuskan secara final oleh pemerintah. Perusahaan menyatakan tidak terpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpastian kebijakan tersebut, karena strategi operasional dan target penjualan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah disusun sebelumnya.

Menurut Brand Manager Jetour, Arief Sutrisno, perusahaan tetap aktif memantau perkembangan kebijakan dari berbagai kementerian terkait insentif kendaraan hybrid, plug-in hybrid, dan range extended electric vehicle. Ia menegaskan bahwa Jetour mendukung setiap keputusan yang diambil pemerintah, namun tetap menjaga fleksibilitas dalam menyikapi dinamika regulasi.

Pernyataan Arief menunjukkan keyakinan bahwa aktivitas produksi, distribusi, dan pemasaran kendaraan hybrid tidak terganggu oleh ketidakpastian insentif. Ia menilai bahwa rencana bisnis yang telah direncanakan secara matang tetap dapat dijalankan tanpa bergantung pada insentif pemerintah, termasuk dalam konteks peningkatan penetrasi pasar di wilayah Sulawesi Tenggara dan daerah lainnya.

Sementara itu, insentif tersebut pertama kali disampaikan pada awal Oktober 2026 oleh Menteri Perindustrian Sarmuji, yang kemudian mengundang Gaikindo untuk membahas wacana tersebut. Namun, hingga kini, belum ada pembahasan formal antarkementerian terkait mekanisme dan bentuk insentif yang akan diberlakukan. Jetour menyatakan belum memiliki permintaan khusus, tetapi tetap terbuka terhadap kemungkinan kebijakan yang mendukung transisi energi ramah lingkungan.

Meski tidak menunggu kebijakan insentif sebagai faktor penentu, perusahaan mengakui bahwa kehadirannya akan memberi dampak positif bagi konsumen yang mempertimbangkan pembelian kendaraan hybrid. Dengan tetap fokus pada eksekusi strategi yang sudah direncanakan, Jetour menegaskan kesiapan menjawab dinamika pasar tanpa bergantung pada stimulus pemerintah.