Kadin Kumpulkan Dampak Nyata Hambatan Usaha untuk Rekomendasi OECD

Kendari, ıNarasikita - Kadin Indonesia tengah menyusun peta hambatan yang dihadapi pelaku usaha di tingkat daerah sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan dalam proses aksesi ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Langkah ini dilakukan melalui pengumpulan masukan dari Kadin Daerah (Kadinda) dan Anggota Luar Biasa (ALB), termasuk berbagai asosiasi sektoral, guna memastikan bahwa reformasi kebijakan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi dunia usaha.

Proses pemetaan ini menekankan pentingnya data dan pengalaman konkret dari lapangan, bukan sekadar analisis teoritis. Ketua Komite Tetap BIAC-OECD Kadin Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, menegaskan bahwa tujuan utama adalah menciptakan regulasi yang lebih jelas, proses bisnis yang lebih efisien, serta membuka peluang investasi dan pasar yang lebih luas. Ia menekankan bahwa keberhasilan reformasi diukur dari perubahan yang dirasakan langsung oleh perusahaan, bukan sekadar penyesuaian aturan di kertas.

Untuk mengumpulkan data, Kadin menyediakan kuesioner dengan enam fokus utama: ketenagakerjaan dan keterampilan, integritas bisnis, tata kelola regulasi, transformasi digital, transisi hijau dan perdagangan, serta investasi, pajak, dan keuangan. Setiap Kadinda dan ALB diminta melaporkan dua hingga tiga kasus prioritas yang disertai informasi lengkap, seperti jenis izin, instansi terkait, durasi proses, dan dampak terhadap operasional usaha. Tujuannya agar rekomendasi yang disusun dapat ditindaklanjuti dengan akurat dan berbasis bukti nyata.

Hasil pengumpulan akan melalui tahapan konsolidasi, validasi, analisis, hingga penyelarasan menjadi posisi resmi Kadin Indonesia. Rekomendasi ini akan disampaikan melalui dialog dengan pemerintah sesuai kewenangan serta melalui jaringan Business at OECD (BIAC) untuk isu-isu strategis. Kadin juga mendorong penerapan pendekatan inklusif, termasuk melibatkan UMKM dan pengusaha perempuan, serta menyediakan sosialisasi daring dengan bahasa yang mudah dipahami.

Indonesia telah menyerahkan Memorandum Awal ke OECD pada 3 Juni 2025, menandai awal fase teknis penilaian keselarasan kebijakan nasional dengan standar internasional. Dalam proses ini, Kadin menekankan peran penting jejaring dan pengalaman lapangan anggotanya sebagai modal utama untuk mengubah tantangan nyata menjadi kebijakan konkret.