Kanwil Kemenkumham Sultra Bahas Perubahan Aturan Bagi Hasil Pajak Kolaka Utara

Kendari, ıNarasikita - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menggelar rapat harmonisasi terkait rancangan peraturan bupati Kolaka Utara mengenai perubahan tata cara pembagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2026. Pertemuan ini dilakukan sebagai bagian dari proses sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan kementerian untuk memastikan konsistensi regulasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pembiayaan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, serta staf teknis Kanwil Kemenkumham Sultra, membahas sejumlah poin krusial, termasuk alokasi dana, mekanisme penyaluran, dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa perubahan aturan tidak melanggar prinsip keadilan fiskal dan mendukung kemandirian keuangan daerah.

Dalam diskusi, pihak Kanwil menekankan pentingnya konsultasi awal sebelum penetapan peraturan daerah, terutama yang bersinggungan dengan kebijakan fiskal pusat. Mereka juga menyampaikan catatan teknis terkait kewenangan pengelolaan pajak dan retribusi, serta perlunya penyesuaian dengan regulasi nasional agar tidak menimbulkan konflik hukum di masa depan.

Kegiatan ini menandai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah di wilayah Sulawesi Tenggara. Dengan harmonisasi yang dilakukan secara rutin, diharapkan kebijakan lokal dapat berjalan selaras dengan kebijakan nasional, mendorong efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya daerah.