Kanwil Kemenkumham Sultra Bantu Finalisasi Raperbup Bagi Hasil Pajak Kolaka Utara

Kendari, ıNarasikita - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara melakukan rapat harmonisasi terkait rancangan peraturan bupati (Raperbup) tentang perubahan tata cara pembagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2026 di Kabupaten Kolaka Utara. Pertemuan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penyesuaian regulasi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait kewenangan dan prinsip keadilan dalam distribusi pendapatan daerah.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah Kolaka Utara, DPRD setempat, dan instansi terkait, Kanwil Kemenkumham Sultra menekankan pentingnya konsistensi antara Raperbup dan regulasi nasional, terutama dalam hal alokasi dana, mekanisme penyaluran, serta transparansi pengelolaan pendapatan asli daerah. Proses harmonisasi ini juga bertujuan memastikan bahwa perubahan tata cara pembagian tidak menimbulkan ketidakseimbangan atau potensi konflik keuangan antarinstansi.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra menegaskan bahwa rancangan peraturan yang disusun harus memperhatikan aspek legalitas, kelayakan teknis, dan keseimbangan kepentingan antarwilayah. Ia menyampaikan bahwa harmonisasi ini bukan hanya prosedur formal, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan dan berbasis hukum. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah secara merata dan transparan.

Rapat ini merupakan bagian dari proses sinkronisasi regulasi yang berkelanjutan, sejalan dengan arahan pemerintah pusat terkait optimalisasi pendapatan daerah dan penguatan sistem tata kelola pemerintahan. Hasil harmonisasi akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam menyusun rancangan final yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.