Kejagung Diminta Periksa Bos Lamborgini Terkait Kasus Tambang Ilegal

Kendari, ıNarasikita - Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara kembali menyerukan langkah tegas terhadap dugaan keterlibatan eksekutif perusahaan dalam kasus penambangan ilegal di Kabupaten Konawe Utara. Pihaknya menekankan pentingnya penyelidikan mendalam terhadap Johnson Yaptonaga, yang diidentifikasi sebagai komisaris PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), dengan dugaan menerima aliran dana dari aktivitas pertambangan tanpa izin.

Berdasarkan temuan, JY diduga turut mengendalikan PT Karunia Sejahtera Mandiri (KSM), perusahaan yang memiliki saham mayoritas 99 persen dan menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahun 2023. Penerbitan izin ini menimbulkan kecurigaan karena dilakukan setelah diberlakukannya moratorium pemerintah pusat terhadap penerbitan IUP baru, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Khususnya, lokasi IUP KSM berada di Kecamatan Oheo, yang secara tata ruang tidak termasuk wilayah yang ditentukan untuk aktivitas pertambangan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Konawe Utara. Hal ini menambah indikasi bahwa penerbitan izin tersebut melanggar aturan yang berlaku, baik secara nasional maupun lokal.

Ampuh Sultra menilai, tidak hanya terkait perizinan, tetapi juga potensi kerugian negara dan pelanggaran tata kelola sumber daya alam. Dengan demikian, pihaknya mendesak Kejaksaan Agung RI untuk segera memanggil dan memeriksa Johnson Yaptonaga sebagai bagian dari penyelidikan dugaan korupsi dalam pengelolaan pertambangan dan kepemilikan IUP yang dianggap ilegal.