Kejagung Perluas Penyelidikan Kasus Korupsi Nikel di Sultra

Kendari, ıNarasikita - Kejaksaan Agung resmi menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013 hingga 2025. Penetapan ini berdasarkan hasil penyelidikan yang mengungkap praktik penambangan yang berlangsung hingga 11 tahun setelah masa izin berakhir pada 2014, tanpa izin resmi. PT BSJ diduga dikelola oleh Arif Kurniawan, yang disebut sebagai pemilik manfaat utama, meski hingga kini masih berstatus saksi dan dikabarkan berada di luar negeri.

Dalam operasi penegakan hukum yang intensif, tim penyidik melakukan penggeledahan di enam lokasi operasional perusahaan terkait, mulai dari Kendari hingga Buton Tengah. Lokasi yang disasar mencakup kantor PT AMI, PT KAA, PT AMID, serta unit operasional di Konawe Utara dan Buton Tengah. Penyitaan dilakukan terhadap dokumen perizinan, RKAB, IPPKH, serta barang bukti elektronik seperti laptop, ponsel, dan komputer. Sebelumnya, pada 5 November 2026, penyidik juga menyita uang tunai sebesar Rp11,795 miliar dari kantor perusahaan di Jakarta.

Pengungkapan ini memperluas cakupan investigasi ke dugaan keterkaitan bisnis antara Arif Kurniawan dengan PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana. Struktur kepemilikan saham PT TMS menunjukkan keterkaitan dengan PT Bintang Delapan Tujuh Abadi (BDTA), yang sebelumnya memiliki 25 persen saham. Dalam BDTA, Alaniah Nisrina (anak) dan Arinta Nila Hapsari (istri) Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, tercatat sebagai pemegang saham utama. Koordinator Konsorsium Lembaga Mahasiswa Sultra Menggugat meminta Kejagung mengklarifikasi dugaan keterkaitan tersebut secara objektif, tanpa asumsi, sesuai prinsip hukum yang berlaku bagi semua pihak.

Dukungan terhadap langkah Kejagung datang dari DPR RI, yang menekankan perlunya penindakan tegas terhadap jaringan mafia tambang tanpa pandang bulu. Dalam kasus ini, Kejagung telah mengidentifikasi puluhan hektare lahan yang dikelola oleh enam perusahaan terkait, mencapai total 4.198 hektare, dengan dugaan adanya aliran dana dan praktik suap untuk memudahkan perizinan, produksi, hingga distribusi nikel. Penyidik kini memperluas pemeriksaan terhadap sejumlah perusahaan lain yang diduga menjadi bagian dari jaringan yang sama.

Kejagung menegaskan bahwa semua proses hukum berjalan berdasarkan bukti dan data yang terkumpul. Penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan sebagai bagian dari upaya mengungkap sistemik korupsi di sektor pertambangan. Masyarakat diminta menunggu hasil penyidikan secara utuh, sementara pihak terkait diberi kesempatan untuk klarifikasi. Tujuan utamanya adalah menegakkan keadilan, memastikan transparansi, dan mencegah kerusakan lingkungan serta kerugian negara akibat praktik ilegal yang berlangsung bertahun-tahun.