Kemenkum Sultra Perkuat Pengawasan Notaris untuk Jaga Integritas Profesi

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara kembali memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayahnya. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap pentingnya menjaga integritas profesi dan menjamin pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai hukum. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan notaris, kualitas dan kredibilitas menjadi prioritas utama.

Peningkatan pengawasan dilakukan melalui peningkatan frekuensi audit, pelatihan berkala, serta penerapan sistem pelaporan yang lebih terbuka. Seluruh notaris yang terdaftar di wilayah Sulawesi Tenggara wajib menjalani pemantauan rutin guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penerapan tugas pokok dan fungsi. Kegiatan ini juga mencakup evaluasi terhadap proses penerbitan akta otentik dan pengelolaan arsip yang dilakukan oleh notaris.

Dalam kesempatan terpisah, pihak Kemenkum menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik profesi akan dikenai sanksi tegas, termasuk pencabutan izin praktik. Tujuan utamanya adalah menciptakan iklim kepercayaan publik terhadap layanan notarial yang profesional dan bebas dari intervensi. Penguatan sistem pengawasan ini juga sejalan dengan arahan nasional dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis digital dan berintegritas.

Komitmen ini diwujudkan melalui kerja sama lintas instansi, termasuk dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) setempat, untuk memastikan sinergi dalam peningkatan standar pelayanan. Dengan pendekatan sistemik dan berkelanjutan, pemerintah daerah berharap mampu membangun sistem notaris yang tidak hanya andal secara teknis, tetapi juga mendapat dukungan kuat dari masyarakat.