Kemenkumham Sultra Sosialisasikan Aturan Tunjangan Desa Kolaka Utara

Kendari, ıNarasikita - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menggelar sosialisasi terkait aturan penghasilan tetap dan tunjangan bagi aparatur desa di Kabupaten Kolaka Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan implementasi kebijakan dengan regulasi yang berlaku secara nasional, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa.

Sosialisasi dihadiri oleh seluruh kepala desa, perangkat desa, dan pejabat terkait dari tingkat kabupaten. Narasumber menjelaskan secara rinci mengenai batasan jumlah penghasilan tetap, kriteria penerima tunjangan, serta mekanisme pembayaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fokus utama adalah meminimalisir potensi penyimpangan dan memperkuat sistem pengawasan internal desa.

Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah kewajiban pencatatan dan pelaporan setiap transaksi terkait tunjangan. Dengan sistem yang terbuka dan terdokumentasi, diharapkan tercipta budaya akuntabilitas yang kuat di lingkungan pemerintahan desa. Pihak Kemenkumham juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran desa sebagai bentuk partisipasi publik.

Pihak penyelenggara menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya sistemik untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa di wilayah Sulawesi Tenggara. Tujuan akhirnya adalah menciptakan pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan berbasis hukum, yang pada gilirannya mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat bawah.