Kepmen 365 Harus Terealisasi di Lapangan

Kendari, ıNarasikita - Ketua Pokdarkamtibmas Sulawesi Tenggara, Rusmin Abdul Gani, menegaskan perlunya penerapan Kepmen ESDM Nomor 365/K/MB.01/MEM.B/2026 secara menyeluruh di wilayah tambang. Ia menyampaikan harapan tersebut usai menghadiri pelatihan yang digelar oleh Polisi Peduli Pengangguran di Kendari, menilai kegiatan ini sebagai langkah konkret untuk menekan angka pengangguran melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal.

Menurut Rusmin, keputusan menteri tersebut berisi ketentuan wajib melibatkan pelaku usaha dan tenaga kerja lokal dalam setiap kegiatan jasa pertambangan. Artinya, jika suatu tambang beroperasi di wilayah Sultra, maka porsi pekerjaan, pelatihan, dan kontrak jasa harus didahulukan bagi warga setempat, terutama dari daerah yang berbatasan langsung dengan lokasi pertambangan. Ia menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar kebijakan formal, tetapi harus dirasakan langsung oleh masyarakat yang hidup di sekitar tambang.

Rusmin mengingatkan bahwa banyak daerah seperti Konawe, Kolaka, Bombana, Morowali, dan wilayah lain di lingkar tambang masih menghadapi tingginya angka pengangguran meski sumber daya alam melimpah. Ia menyoroti ironi bahwa warga setempat yang menanggung dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan justru tidak mendapat kesempatan kerja secara adil. “Mereka yang menghirup debu, melewati jalan rusak, dan memanfaatkan air dari sungai yang terdampak, justru yang paling kesulitan mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan perusahaan tambang untuk bersinergi dalam mewujudkan Kepmen 365. Pelatihan yang diselenggarakan polisi, menurutnya, harus menjadi pintu masuk bagi pencari kerja untuk mendapatkan sertifikasi dan kesempatan kerja di perusahaan tambang melalui mekanisme yang diatur dalam keputusan menteri tersebut. Ia juga mengajak para pelaku industri tambang untuk tidak membiarkan semangat keberpihakan terhadap daerah asal mati di tengah jalan.

Rusmin menekankan bahwa keberhasilan program ini tergantung pada komitmen penuh dari pemerintah pusat, khususnya Menteri ESDM, yang juga berasal dari daerah Timur Indonesia. Ia berharap Bahlil Lahadalia mampu menjadi penjaga semangat kebijakan tersebut hingga mencapai akar lapangan, bukan hanya menjadi dokumen di kantor. “Jangan biarkan Kepmen 365 hanya jadi kertas di meja,” tegasnya, menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial di Sultra bergantung pada tindakan nyata dari kebijakan yang sudah ada.