KI Sultra Kosong, Pelanggaran UU KIP Berkepanjangan

Kendari, ıNarasikita - Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tenggara kini berstatus kosong total, sejak berakhirnya masa jabatan komisioner periode 2022–2026. Tidak ada pelantikan komisioner baru untuk periode 2026–2030, padahal sebelumnya, di era pemerintahan gubernur sebelumnya, lembaga ini selalu berjalan secara berkesinambungan. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran serius atas pelanggaran terhadap amanat hukum yang jelas.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara tegas menetapkan bahwa pemerintah daerah wajib membentuk dan memastikan keberadaan KI secara mandiri dan berkelanjutan. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa informasi publik, menetapkan standar layanan, serta menjadi pengawas independen terhadap keterbukaan data pemerintahan. Ketidakhadiran KI berarti terjadi kegagalan sistemik dalam menjamin hak rakyat atas informasi.

Proses seleksi komisioner baru yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra pada 2026 dibatalkan dengan alasan keterbatasan anggaran. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa anggaran tetap tersedia untuk kegiatan nonstruktural seperti perjalanan dinas dan kegiatan promosi. Setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Sultra pada 27 April 2026, hasil kajian dari Inspektorat dan Biro Hukum Setda Sultra tetap belum dirilis hingga 11 November 2026. Selama lebih dari enam bulan, tidak ada kepastian hukum maupun langkah konkret dari pemerintah daerah.

Kepala Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir, tidak memberikan respons terhadap konfirmasi media. Sementara itu, mantan Ketua Panitia Seleksi (Pansel) KI Sultra, Arafat, menegaskan bahwa proses seleksi seharusnya telah dilakukan sebelum masa jabatan komisioner berakhir. Kegagalan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap kebebasan pers, transparansi anggaran, dan upaya pencegahan korupsi. Tanpa KI, rakyat tidak memiliki mekanisme hukum untuk menuntut akses data publik.

Pertanyaan kritis terus mengemuka: Mengapa di era Gubernur ASR, lembaga yang diamanatkan UU justru dibiarkan mati suri? Apakah alasan keterbatasan anggaran benar-benar valid? Siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap UU KIP? Dengan sikap bungkam yang berkepanjangan dari pihak eksekutif, publik di Sultra kehilangan satu dari beberapa penjaga utama demokrasi informasi.