KI Sultra Kosong, Proses Seleksi Gagal, Rakyat Tak Punya Tempat Mengadu

Kendari, ıNarasikita - Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tenggara kini berada dalam kondisi hampa jabatan, setelah masa kerja komisioner periode 2022–2026 berakhir tanpa adanya penjabat atau pengganti. Tidak ada proses seleksi anggota baru yang dilakukan sejak awal 2026, meskipun rencana tersebut sudah direncanakan sebelumnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra. Kekosongan ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap mekanisme pengawasan informasi publik di daerah.

Ketika dikonfirmasi mengenai kondisi ini, Kepala Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir, memilih tidak memberikan respons. Padahal, jabatannya secara tugas wajib membuka akses informasi publik. Ketidakhadiran tanggapan dari pejabat yang seharusnya menjadi pelindung hak rakyat atas informasi justru memperuncing kecurigaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Proses seleksi yang seharusnya berjalan pada awal 2026 terhenti setelah terjadi pergantian kepala dinas, dengan alasan keterbatasan anggaran. Namun, fakta menunjukkan bahwa anggaran tetap digunakan untuk kegiatan seremonial, pameran, dan perjalanan dinas. Keterbatasan anggaran yang digunakan sebagai alasan pembatalan seleksi dinilai tidak relevan, mengingat fungsi KI sebagai penjaga keterbukaan informasi publik yang krusial bagi akuntabilitas keuangan negara.

Setelah pembatalan, komisioner lama terpaksa berkoordinasi dengan Komisi I DPRD Sultra melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 27 April 2026. Dalam pertemuan itu, disepakati untuk mengevaluasi dasar hukum kemungkinan perpanjangan masa jabatan. Hasil evaluasi kemudian diserahkan ke Inspektorat dan Biro Hukum Setda Sultra. Namun hingga 11 November 2026, belum ada keputusan resmi mengenai kelanjutan proses seleksi, membuat kekosongan lembaga ini berlarut-larut.

Tanpa KI yang berfungsi, masyarakat kehilangan saluran resmi untuk menuntut informasi publik. Wartawan tidak memiliki lembaga pengadu saat data proyek atau APBD ditolak. Badan publik pun kebalikan dari pengawasan, justru bebas menyembunyikan data. Pertanyaan besar muncul: siapa yang mengelola sisa anggaran KI periode sebelumnya, dan siapa yang bertanggung jawab atas hak rakyat untuk tahu?